KPMRT Kaji Dampak Industrialisasi Di Tuban

4
KPMRT Kaji Dampak Industrialisasi Di Tuban

Tubanjogja.orgDampak Industrialisasi

Yogyakarta, Keluarga Pelajar Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta adakan diskusi dengan tema “Dampak Industrialisasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tuban”, Senin (16 November 2014) malam, di G’bol Cafe. Diskusi yang dihadiri mahasiswa asal Tuban dari berbagai kampus di Yogyakarta ini, mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Tuban dengan keberadaan beberapa pabrik yang beroperasi di kabupaten Tuban.

Industrialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahterakan rakyat melalui terciptanya lapangan pekerjaan, kenyataannya tidak berbanding lurus dengan yang diimpikan. Banyak tenaga kerja strategis justru diimpor dari luar Tuban. Masyarakat setempat biasanya hanya dipekerjakan sebagai tenaga buruh kasar, seperti tukang panggul atau office boy (OB).

Baca Juga Artikel Terkait : KPMRT Bersama PC PMII Tuban Diskusikan Industrialisasi di Daerah

Di sisi lain, industrialisasi justru membawa permasalahan baru di masyarakat, seperti hilangnya lahan pertanian produktif, lumpur panas, polusi, prostitusi dan ditengarai menjadi salah satu penyebab krisis air di Tuban. Hal ini sebagaimana disampaikan pemantik diskusi, Ahmad Taufiq, mahasiswa semester sembilan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia berpendapat bahwa dampak negatif dari industrialisasi jauh lebih besar daripada kompensasi yang didapatkan masyarakat Tuban.

“Tidak ada hal lebih yang kita dapatkan dari industrialisasi, kecuali ampasnya saja. Kenyataanya, industrialisasi dengan berdirinya pabrik-pabrik justru menjauhkan rakyat dari hak dasarnya,” tutur Taufiq.

Menurut Trilis Widya, mahasiswi semester tujuh Universitas Gajah Mada (UGM), tidak terjaminnya kesejahteraan rakyat, dari berdirinya industrialisasi di kabupaten Tuban, salah satuya karena ketidaktegasan pemerintah dalam memperjuangkan hak masyarakat setempat.

Baca Juga Artikel Terkait : KIU (Kawasan Industri UIN)

Selain itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini di keluar perusahaan, sebagai dana bantuan dalam usaha menunjang kesejahteraan masyarakat, dirasakan tidak banyak membantu. Masyarakat masih belum mendapatkan akses dari dana tersebut. Hal ini disebakan ketidakjelasan regulasi, minimnya akses informasi dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan dana CSR.

“Mestinya harus ada kontrak politik yang jelas antara pemerintah dengan perusahaan yang ada di kabupaten Tuban, dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu dana CSR juga harus jelas pemanfaatannya. Masyarakat harus punya akses penuh atas dana tersebut,” tambah Trilis.

Baca Juga Artikel Terkait : Ketemu DPRD, KPMRT Singgung Masalah Industrialisasi

Dari hasil diskusi tersebut, Ahmad Iksan Kholid, ketua KPMRT Yogyakarta berharap, pemerintah terkait harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan industrialisasi di Tuban. Meninjau ulang kontrak kerjasama dan melakukan renegosiasi kontrak, dengan membuat kesepakatan baru yang lebih pro rakyat dan mempertimbangkan dampak lingkungan hidup. Selain itu, Iksan menambahkan, pemerintah tidak mengobral izin pendirian pabrik di Tuban, terutama yang melakukan eksploitasi sumber daya alam strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu masyarakat Tuban.

“Kami berharap, pemerintah melihat jauh kedepan dampak industrialisasi, terutama eksploitasi sumber daya alam. Kita harus mempertimbangkan kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat. Jika industrialisasi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat, tentu harus kita tolak.” Ungkap Iksan.

Baca Juga Hal Menarik Lainnya : Di Fanspage Kami

4 KOMENTAR

  1. Sepakat boss… Ojo dientekno Gununge, mben anak putune kene piye? Ojo serakah2 njupuk yo njupuk tapi ojo entekno! alam Tuban iki rezekine anak putune kene ojo dientekno!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here