Mitos Kesejahteraan Rezim Ramah Bisnis

6
Ilustrasi diambil dari: sinarharapan.co

tubanjogja.orgMitos Kesejahteraan

Keberhasilah atau kegagalan Reformasi 1998 boleh diperdebatkan. Tapi yang pasti, rezim-rezim yang terbentuk setelahnya punya kecondongan untuk jadi rezim ramah bisnis. Selain itu, di sisi lain rezim juga punya kecondongan untuk mencitrakan dirinya lebih sipil, lebih merakyat.

Dua hal diatas, bisa dimaklumi ketika kita melihat pengalaman traumatik sepanjang otoritarianisme Orde Baru. Reformasi, yang dimaknai banyak orang sebagai koreksi atas Orde Baru, kemudian diberi arti demokratisasi yang isinya adalah sipilisasi sebagai bentuk demiliterisasi, desentralisasi sebagai ganti dari rezim yang sentralistik, lalu citra kerakyatan sebagai ganti citra birokratis elitis.

Arus di atas itu terus menguat, hingga puncaknya kemudian kita melihat pada pertarungan pilpres 2014, yang terpilih sebagai presiden adalah Jokowi, dan bukan Prabowo. Keterpilihan Jokowi sungguh tidak mengejutkan mengingat ia adalah sosok yang sesuai dengan arus itu. Ia, setidaknya, secara mencolok mewakili dua hal: ramah bisnis dan punya citra lebih merakyat. Kedua citra itu kurang dipunyai Prabowo.

Konsekuensinya, agar tidak dilengserkan dari kursi kekuasaan, atau minimal agar agenda berjalan lancar, Jokowi harus tetap setia di arus itu. Dan benar, saat Jokowi menjabat jadi presiden, ia benar-benar ramah bisnis, dan benar-benar menampilkan diri tetap merakyat! Sebab itu pulalah, kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintahan Jokowi relatif mulus. Memang ada sedikit gaduh, tapi kegaduhan itu hanya bumbu penyedap isu semata.

Dan apa masalahnya?

Baca juga: Menggali Liang Kubur Sendiri (Pasca Reformasi 1998)

Ramah Bisnis dalam Lintasan Sejarah

Seabad silam, Gubernur Jenderal Idenburg (menjabat 1809-1916) punya target mengerek pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda dengan dua kebijakan utama. Yaitu mengakhiri program Van Heutz (menjabat 1904-1909) yang masih menekankan pada aspek militer, dengan fokus menjalankan program sipilisasi (civilization) yang sudah termaktub sebelumnya sebagai program politik etis (pengairan, pendidikan dan pemindahan penduduk).

Disini, wajah Idenburg jadi nampak lebih ramah pada pribumi, bukan lagi wajah kolonial garang seperti rezim sebelumnya. Di zaman Idenburg juga, gerakan-gerakan rakyat dalam bentuk berbagai organisasi modern bermunculan. Bahkan Idenburg sendiri menyokong pergerakan itu jika mau bekerjasama dengan pemerintah seperti halnya Boedi Oetomo (BO) (dibentuk pada 1908). Dalam programnya mendirikan sekolah-sekolah atau pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah seringkali mensubsidi BO.

Kebijakan sipilis non militeristik itu rupanya membuahkan hasil. Investasi banyak yang masuk, industri-industri (terutama perkebunan) kian massif, dan semua itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar terkerek, yang artinya, pemasukan buat kas Belanda meningkat pesat. Di sisi lain, mulai merebaknya pribumi yang terdidik dan terampil sebagai akibat dari kebijakan pendidikan. Artinya program “pemberadaban”bangsa pribumi juga dianggap berhasil.

Baca juga: Gotong Royong Robohkan Negara

Mitos Kesejahteraan

Namun, bagaimana dengan kesejahteraan rakyat?  Rupanya, kedua rezim diatas, baik Jokowi saat ini ataupun Idenburg seabad silam, sesungguhnya adalah paralel. Kesejahteraan bersama, sama-sama jauh panggang dari api. Apalagi jika kesejahteraan itu disangkutpautkan dengan rasa keadilan. Malah tidak nyambung. Sebab kita tahu kesenjangan makin menjurang (Mitos Kesejahteraan).

Zaman Idenburg adalah zaman ketika proses depeasantisasi makin menggila dengan dicaploknya lahan-lahan subur untuk kebutuhan pangan, kemudian dijadikan perkebunan-perkebunan untuk komoditas ekspor. Para petani yang mulanya bebas menggarap lahannya terdesak untuk jadi buruh. Dan nasib buruh menjadi sepenuhnya tergantung pada sang tuan, dibanding jadi petani yang relatif lebih merdeka.

Sementara zaman Jokowi adalah juga sama, dimana sekian kebijakan digulirkan yang intinya menggelar karpet merah buat investasi. Kredonya juga sama, dengan masuknya investasi, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, dan dengan itu, kesejahteraan rakyat bisa diraih.

Di sisi lain, untuk mengimbangi proses itu, istilah revolusi mental digalakkan agar rakyat bisa menyesuaikan arus pasar itu. Maksudnya tentu saja sama, bahwa menghadapi arus pasar, orang harus kuat mentalnya. Harus mampu tidak tergantung pada negara, tapi bergantunglah pada kekuatan diri sendiri dalam derasnya persaingan memperebutkan nafas kehidupan agar tidak tercecer di sepanjang sejarah peradaban zaman. Ini persis seperti kolonial Belanda yang hendak mendidik kaum pribumi agar lebih beradab, dengan mengikuti mereka, dan selamanya mengikuti mereka.

Dan yang terjadi, akhirnya juga sama, bahwa kekayaan alam Indonesia dirampoki oleh pemodal (asing) dan rakyat sendiri yang jadi buruhnya. Sebagian besar nilai lebih itu dinikmati segelintir pemodal tadi, dan hanya secuplik saja yang bisa dinikmati bangsa sendiri. Malah, rakyat lebih sering kena dampaknya, seperti pencemaran lingkungan (baik tanah, air, udara, maupun suara), pengusiran, penggusuran, dan sebagainya. Artinya apa?

Indonesia sudah sejak tujuh dekade lalu memproklamirkan kemerdekaan. Namun dibalik teriakan perlawanan kita terhadap kolonialisme Belanda, rupanya kita masih juga berguru padanya. Kita masih saja secara struktural adalah kepanjangan sejarah dari kolonialisme itu sendiri. Dari sini, lantas kita bisa memberi arti akan proses yang berlangsung itu, bahwa demiliterisasi/sipilisasi isinya adalah privatisasi. Good governance maksudnya adalah anjing penjaga modal yang baik dan nurut pada tuan. Desentralisasi/otonomisasi maksudnya adalah bagi-bagi lapak. Lalu citra kerakyatan adalah tak lebih dari topeng belaka.

Dan kita kemudian sadar, bahwa kesejahteraan rakyat tetap tinggal mitos.

Baca juga: Sejarah Ideologi Bangsa

— Mitos Kesejahteraan —

Yogyakarta, 1 Juli 2016

*Penulis adalah anggota KPMRT.

6 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here