DARURAT AGRARIA, RAKYAT JOGJA MENGGUGAT!

tubanjogja.org, – Yogyakarta (Selasa, 20/9/2016). Darurat Agraria Maraknya kasus penggusuran di Yogyakarta, membuat beberapa warga terdampak bersama para aktivis yang tergabung dalam forum Jogja Darurat Agraria (JDA) berkumpul, membahas dan menggugat masalah itu di gedung Teatrikal Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Acara terbuka untuk umum tersebut dimulai dengan pemutaran film “Lemahmu Udu Duwekmu: Mengurai  Hak Milik atas Tanah, Perspektif Warga DIY” dan dilanjut diskusi, berlangsung pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

Acara diskusi Jogja Darurat Agraria di gedung teaterikal Fakultas Dakwah UIN Suka (sumber: lpmarena.com).

Tujuan dilaksanakan acara tersebut adalah mengampanyekan isu Darurat Agraria dan hak atas tanah di Yogyakarta. Mengingat hal tersebut penting untuk diketahui seluruh warga DIY. Sebab, pembangunan di DIY yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan pemodal, semakin masif dalam menggusur dan mengancam ruang hidup warga, memang perlu segera dilawan.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Kawit, seorang perempuan yang mewakili warga korban penggusuran pasca pembanguan Geo-maritime Science Park di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, Bantul; Tukijo, warga terdampak tambang pasir besi dan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Karangwuni, Kulon Progo; Rubianati, warga terdampak rencana penertiban kawasan pesisir di Gunung Kidul; dan Wiji, warga terdampak rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport  di Temon, Kulon Progo. Rangkaian diskusi ini juga menghadirkan warga Paku Bangsa dari Kali Code yang berperan menjadi moderator, dan satu narasumber lagi dari Pegiat Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Paramita Iswari.

Turut meramaikan acara itu, salah satu band dari Jogja dan pembacaan puisi yang menyuarakan masalah Darurat Agrariaserta ketidakadilan pembangunan di DIY. Diskusi tersebut berlangsung dinamis sebab narasumber sebagai pelaku langsung berapi-api bercerita tentang apa yang mereka alami, dan secara tegas menyatakan sikap penolakan dan perlawanannya. Peserta juga kian ramai sehingga ruangan makin berdesakan.

Misalnya Kawit, yang menceritakan pengalaman sendiri. Katanya, mulanya ada penggusuran di Parangkusumo, sekitar 17 rumah digusur. Warga sempat audiensi Darurat Agraria, di kepatihan, yang tahu sebenarnya Bu Sutinah, warga ditemui sultan, katanya tidak ada penggusuran, setalah warga pulang, ternyata ada penggusuran sekitar 100an rumah. Lalu pada 2009 di sebelah selatan Parangkusumo, ada 117 rumah dibongkar. “Padahal, SG PAG sudah dihapus,” terangnya.

Kawit juga menghimbau agar mahasiswa dan semua ahli hukum agar membantu mereka. “Marilah kita turun ke jalan,” pungkasnya.

Kemudian Tukijo, mengungkapkan bahwa perampasan tanah itu dilakukan oleh satu orang yang mempunyai dua jabatan, yaitu raja (Sultan)  dan gubernur. “Kami sudah sejahtera tanpa penambangan karena kami sudah menciptakan teknologi pertanian sendiri” ujar Tukijo.

Rubianti, warga Watu Kodok, Gunung Kidul, juga menjelaskan tentang penolakan warga terkait penggusuran lahan mereka. Menurutnya, bahkan warga pernah melakukan Festival Kathok Abang. “Festival yang menunjukkan bahwa sekalipun rata-rata kami hanya lulusan SD, tetapi kami tetap melawan penggusuran dari Panitikismo dan Pemkab Gunung Kidul,” terang Rubianti.

Wiji, narasumber dari WTT (Wahana Tri Tunggal), wadah bagi mereka yang melawan penggusuran lahan untuk pembangunan Bandara, menjelaskan kalau tanah yang mereka tempati terancam digusur dengan cara-cara yang licik. “Kami menolak Bandara. Ketika sosialisasi, kami dicegat aparat, tidak boleh masuk padahal diundang. Kami mikir, ini kok gak ada keadilan? Kami melakukan demo, dan hasilnya nihil,” ungkapnya.

Selain itu, hadir pula Hary Purnomo sebagai perwakilan dari Geranad, organisasi warga yang  berjuang untuk menghapuskan diskriminasi berbasis etnis dalam kepemilikan tanah. Hary menyampaikan keluhannya terkait masalah tanah dan isu rasial yang dialami oleh ethnis Tionghoa di DIY yang tidak boleh memiliki tanah. “Saya tinggal di Jogja sejak kecil, dan saya bagian dari tanah air ini, jadi saya punya hak,” tutur Hary.

Baca juga: Pabrik Semen Nasionalisme Setengah Hati

UU Keistimewaan, Dalih Perampasan Tanah

Massifnya penggusuran adalah akibat dar kebijakan sewenang-wenang Sultan yang sekaligus Gubernur DIY. Klaim Sultaanat Ground (SG) dan Pakualamanaat Ground (PAG) yang sebenarnya sudah ditiadakan sejak digulirkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, kini dimunculkan kembali. Klaim itu diperkuat dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) No. 13 Tahun 2012, yang dijadikan alasan pencaplokan kembali tanah warga dengan dalih keistimewaan. Karena itu, di mata warga terdampak, SG/PAG harus dilawan bersama.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini UUPA adalah satu-satunya peraturan tentang Darurat Agraria dan berlaku di NKRI, termasuk di DIY. Sedangkan, pasal 1 UUK DIY menyatakan bahwa UUK  adalah aturan khusus dari UU Pemerintahan Daerah, bukan aturan khusus dari UUPA. Selain itu, UUK tidak berlaku surut ke belakang karena pengakuan atas hak asal-usul yang dimaksud UUK adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam NKRI untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa (Pasal 4 huruf a).

Oleh sebab itu, klaim atas tanah-tanah SG dan PAG tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena SG/PAG termasuk tanah swapraja (feodal) yang sudah dihapuskan oleh Diktum IV UUPA. UUK juga melarang penghidupan kembali feodalisme (Pasal 4) dan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur (Pasal 16). Sehingga, UUPA sebagai aturan khusus dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah dasar hukum yang mengatur pertanahan di DIY saat ini. Bahkan, pemberlakuan kembali Rijksblad 1918 (aturan pemerintah kolonial) dalam tata hukum NKRI adalah perbuatan makar. Siapapun yang terlibat dalam perbuatan makar diancam dengan Pasal 106 dan 110 KUHP. SG/PAG sudah dihapuskan oleh HB IX, PA VIII, beserta DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan UUPA.

Sebab itulah, Pramita Iswari, narasumber dari Pegiat Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, mempertanyakan badan hukum Kasultanan dan Kadipaten itu bersifat privat atau publik, Pramita bersimpulan bahwa status SG/PAG tidak jelas. “Apakah badan hukum privat dapat menyelenggarakan kewenangan publik atas tanah-tanah SG/PAG? Badan hukum private yang juga sekaligus menjalankan kewenagan public apa tidak bertentangan dangan UUD 1945 pasal 33 ayat 3?,” tanya Pramita.

Selanjutnya Paramita mengajak warga terdampak agar berani mengajukan moratorium untuk memperbaiki keadaan. “Adakan moratorium untuk menghentikan kegiatan, sampai ada bentuk aturan baru,” katanya.

Hal tersebut langsung disepakati Hari Purnomo, salah seorang warga Kulonprogo yang ikut serta dalam diskusi. “Penyelenggara kebijakan memelintir kebijakan, problem masalah tanah muncul paska UUK (undang-undang keistimewaan), harus mengajukan moratorium, supaya kita luruskan kembali,” ujarnya.

Peta konflik agraria di DIY. Diambil dari kalatida.com

Peta konflik agraria di DIY. Diambil dari kalatida.com

Sebagai informasi, saat ini setidaknya terjadi 20 kasus konflik Darurat Agraria di Yogyakarta, antara lain konflik;

  1. pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo,
  2. pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja di Kulonprogo,
  3. penggusuran pemukiman warga di Parangkusumo,
  4. penggusuran tambak udang di Parangkusumo,
  5. pematokan tanah sultan ground (SG) di atas tanah negara di Parangkusumo,
  6. pematokan tanah SG di atas tanah hak milik warga di Mancingan Parangtritis,
  7. perampasan hak tanah melalui perubahan status hak guna bangunan di Jalan Solo Kotabaru,
  8. penggusuran sekelompok warga di Suryowijayan,
  9. ancaman penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan dalih tanah SG di Gondomanan,
  10. revitalisasi Kantor Kepatihan yang berdampak penggusuran di Suryawijayan,
  11. perampasan tanah desa melalui pembalikan nama sertifikat tanah desa seluruh DIY,
  12. diskriminasi rasial/etnis melalui pelarangan hak milik atas tanah di seluruh DIY,
  13. penolakan perpanjangan hak guna bangunan di Jogoyudan, Jetis,
  14. penolakan permohonan sertifikat hak milik tahan di Blunyahgede,
  15. pembangunan apartemen di kawasan padat penduduk di Jalan Kaliurang km 5,
  16. penarikan sertifikat hak milik dengan dalih pembaruan sertifikat di Mantrijeron,
  17. perampasan hak tanah melalui pembatalan hak milik atas tanah di Pundungsari,
  18. perampasan tanah negara dan warga atas nama penertiban tanah SG dan pariwisata di seluruh Gunungkidul,
  19. pengusiran dan pembongkaran paksa kios warga dengan dalih tanah SG.

Baca juga : Pledoi dari Kerek

 Minimnya Dukungan Akademisi

Pramita juga menyoroti minimnya keterlibatan para ahli dan akademisi dalam melawan kebijakan yang tidak adil ini. Menurutnya, bahkan beberapa pihak kampus sudah mulai bermain dalam proyek pembangunan bersama pemerintah dan investor dengan mengabaikan warga yang tersingkir. “Banyak akademisi bicara soal keadilan, tetapi tidak banyak yang mau menyelenggarakannya karena takut diteror,” ungkap Pramita.

Kawit, dalam hal ini menyampaikan penyesalan dan kekesalannya terhadap pihak kampus yang secara tidak langsung turut membantu proses penggusuran. “Yang terlibat dari kampus adalah UGM! Saya minta UGM (Universitas Gajah Mada-red) harus bertanggung jawab!” tegas Kawit.

Bahkan, banyak sekali celetukan spontan dari peserta yang membuat diskusi jadi kian hangat tentang Darurat Agraria. Misalnya Suparno, warga terdampak tambang pasir besi Kulon Progo, berkata “Sekarang tinggal siapa yang berani melawan si penguasa. Mungkin akademisi takut, tetapi kami berani. Mereka takut dipecat karena bukan petani!” ungkapnya.[]

(AT/AD)

Baca juga : Apakah al Quran Meridai Pabrik Semen di Tuban?

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

3 Respon

  1. Charleskip berkata:

    [url=https://www.viagrapascherfr.com/]More info…[/url]

  2. jesusMr berkata:

    Thanks for your recommendations on this blog. Just one thing I would want to say is the fact that purchasing gadgets items over the Internet is not new. The truth is, in the past decade alone, the marketplace for online gadgets has grown considerably. Today, you can get practically just about any electronic unit and gizmo on the Internet, from cameras along with camcorders to computer parts and video gaming consoles.
    [url=http://rexuiz.top/]Rexuiz FPS Game[/url]

  3. Roland Welzel berkata:

    Hi There! We are looking for some people that are interested in from working their home on a full-time basis. If you want to earn $200 a day, and you don’t mind writing some short opinions up, this is the perfect opportunity for you! Simply click the link here NOW!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.