Pabrik Semen, Nasionalisme dan Tantangan Global

5
Ilustrasi diambil dari sosialNews.com

tubanjogja.orgPabrik Semen

 

Pabrik Semen
Ilustrasi diambil dari sosialNews.com

“Industrialisasi adalah sebuah keniscayaan, sebab ia adalah tanda kemajuan zaman.Tapi tepat atau tidak industrialisasi yang kita jalankan, tentu patut dikoreksi ulang”

(Gus Topik)

Oleh, Mbah Takrib*

Rembang dan Putusan  MA

Babak baru, arus balik perlawanan atas keputusan Mahkamah Agung (MA) terhadap pembatalan izin lingkungan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang telah dimulai. Perlawanan atas keputusan MA tersebut, digalang oleh perusahaan, pemerintah dan juga serikat pekerja. Menurut mereka pembangunan pabrik harus tetap berlangsung dan pabrik harus segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar semen, terbukanya lapangan pekerjaan dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi perusahan, keputusan tersebut jelas sangat merugikan, sebab pembangunan pabrik telah mencapai 95% dengan nilai investasi mencapai Rp 5 trilyun, tentu saja jika gagal dibangun perusahaan akan menanggung kerugian besar. Menurut pemerintah, sebagaimana disampaikan Mentri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, pembatalan ini selain berdampak pada kerugian negara juga memberikan sinyal negatif terhadap kepastian usaha dan iklim investasi di Indonesia.  Sementara bagi serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Kerja Semen Indonesia (SKSI) dan Serikat Kerja Semen Gresik (SKSG), jika pabrik gagal dibangun, mereka akan terancam kehilangan lapangan pekerjaan.

Sedangkan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, cukup berhati-hati dalam mengambil sikap. Ia akan menghormati semua proses hukum dan keputusan MA. Menurut Ganjar, keputusan MA tersebut sama sekali tidak mengganggu iklim investasi di Jateng. Ia juga memetik pelajaran dari peristiwa ini, agar kedepan perlu adanya perencanaan tata ruang yang baik disemua daerah dalam pelaksanaan usaha dan industrialisasi.

Semetara itu, bupati Rembang, Abdul Hafidz, menyayangkan keputusan MA tersebut, ia mempertanyakan kenapa setiap ada investasi di daerahnya selalu mendapat gangguan. Tidak sebagaimana di daerah lain yang industrinya semakin maju, seperti di Pati, Kudus, Blora dan Tuban. Bahkan di Tuban, industri semen pada tahun kemaren dapat menyumbang Rp 130 milyar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi masyarakat dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menolak adanya pabrik semen, tentu keputusan MA tersebut adalah kabar yang menggembirakan. Bahkan, dalam momentum sumpah pemuda (28 Oktober) kemaren, putusan itu dirayakan dengan pesta rakyat bertemakan “Kendeng Nanjepke Sumpah Pemuda” dengan rangkaian acara penaman pohon dan pentas kesenian rakyat. Acara itu bertujuan menggalang solidaritas massa serta mengukuhkan semangat mengusir pabrik semen dari pegunungan Kendeng.

Gejolak yang terjadi di Rembang ini dimulai ketika warga menolak pabrik semen, diwakili Joko Prianto dkk serta Walhi menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik/PT Semen Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Namun PTUN Semarang menolak gugatan warga dan Walhi dengan alasan gugatan kadaluarsa. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Surabaya, namun lagi-lagi kandas. Mereka pun mengajukan peninjauan kembali ke MA. Ditingkat ini, majelis hakim dengan ketua Irfan Fachruddin serta anggota Is Sudaryono dan Yosran mengabulkan gugatan warga. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan peninjauan kembali dan membatalkan putusan judex facti PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya.

Gerakan penolakan yang dilakukan warga Rembang ini bukan tanpa alasan. Mereka menganggap pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan. Sebab, pabrik semen yang dibangun di atas lahan 55 hektare dengan luas tambang mencapai 450 hektre ini akan melakukan eksploitasi pegunungan kars Kendeng yang kaya air. Tentu saja ini mengancam keberlangsungan hidup masyakat sekitar yang rata-rata adalah petani, mereka akan kehilangan lahan pertanian produktif dan sumber air.

Baca juga : Pledoi dari Kerek

Sementara izin lingkungan dicabut, pihak perusahaan, pemerintah terkait dan serikat pekerja mulai melakukan konsolidasi dan mobilisasi untuk menggalang dukungan dalam melanjutkan pembangunan pabrik. Salah satu ide yang diusung adalah semangat nasionalisme, dimana PT Semen Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagian besar sahamnya dimiliki negara. Karena milik negera secara otomatis adalah juga milik seluruh bangsa Indonesia, begitu kira-kira. Benar atau tidaknya logika berfikir demikian, tentu patut dicermati secara porposional.

BUMN: Nasionalisme Setengah Hati

Mengikuti logika fikir di atas, wajar kiranya bahwa perlawanan terhadap keputusan MA ini tidak semerta-merta soal lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Tetapi lebih dari itu adalah perlawan terhadap dominasi arus modal asing yang semakin menggila dan tidak terkontrol. PT Semen Indonesia selaku BUMN harus berlomba dengan perusahaan semen kelas dunia seperti PT Holcim (Swiss), Lifrage (Prancis)/PT Semen Andalas dan Heidelberg Cement (German)/Indocement, serta beberapa perusahan dari Thailand dan Cina. Dimana kesemuanya, asing dan swasta, telah menguasai 56% total produksi semen nasional.

Mencermati data tersebut, tentu kita sebagai rakyat Indonesia merasa miris terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Dalam sistem pasar bebas, BUMN harus bersaing dengan perusahaan asing. Kekayaan alam dieksplotasi secara masif dan itu jelas tidak berorientasi pada kesejateraan rakyat selain akumulasi keuntungan bagi pemodal. Rakyat hanya mendapat ampas dan sedikit nilai lebih yang bocor untuk pajak industri dan gaji pegawai. Dalam kondisi demikian lalu apa bedanya dengan zaman kolonial dulu?

Jelas tidak ada bedanya, sebab kenyataan yang terjadi tidak bisa dibaca secara parsial, perang antara BUMN dan Perusahaan asing. Tetapi harus dibaca scara jeli, bahwa PT Semen Indonesia selaku BUMN telah go buplic, sebagian sahamnya dijual pada swasta. Dimana kepelikan saham PT Semen Indonesia tercatat, 30 September 1999, Pemerintah Republik Indonesia 51,0%, swasta dalam negeri 23,4% dan Cemex (Meksiko) 25,5%.

Dari sini dapat kita ketuhui, bahwa ini bukan perang antara BUMN dan perusahaan asing atau perang negara melawan swasta, tapi adalah perang antar pengusaha. Sebab kenyataannya pemerintah telah menjual saham BUMN dan melegalkan arus modal asing melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) 1967. Mulai saat itu, aset negara dalam bentuk kekayaan alam dan BUMN telah diperjual belikan dan diprivatisasi.  Dan semakin jelas keberpihakan pemerintah kepada para pemodal adalah ketika segala sesuatunya–pembelaan terhadap pembangunan pabrik–untuk menjaga iklim investasi, artinya memberi karpet merah pada modal swasta dalam menguasai aset negara.

Lantas, untuk apa kita bernegara jika pemerintah tidak mampu mengedepankan kepentingan nasional (rakyat)?

Baca juga : Apakah al-Quran Meridai Produksi Pabrik Semen di Kerek-Tuban?

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

*Penulis adalah anggota Sarikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) DIY.

5 KOMENTAR

  1. Hi There! We are searching for some people that might be interested in from working their home on a full-time basis. If you want to earn $500 a day, and you don’t mind creating some short opinions up, this might be perfect opportunity for you! Simply click the link here NOW!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here