Mengenali Kembali Gerak-Sejarah Indonesia (Bagian I)

2
Ilustrasi tentang kejayaan Nusantara masa silam. Jalesveva Jayamahe. Diambil dari http://kabarindiependen.com/

tubanjogja.orgSejarah

Gerak Sejarah Indonesia
Ilustrasi tentang kejayaan Nusantara masa silam. Jalesveva Jayamahe. Diambil dari http://kabarindiependen.com/

Oleh A Taufiq*

Salah satu bagian diagnosis terhadap gerak-sejarah kebangsaan Indonesia, adalah dengan menengok persinggungannya dengan dunia global. Apakah persinggungan itu bentuknya adalah kerjasama, atau penjajahan. Itu perlu. Tujuannya sebagai jalan untuk mengenali jati diri bangsa Indonesia, lantas sebagai pedoman awal untuk turut andil dalam melakukan terapi bersama atas gerak sejarah kita sebagai bangsa Indonesia.

Harus diakui, Indonesia lahir karena reaksi atas penjajahan bangsa Barat. Karenanya, mengkaji Indonesia tidak mungkin melewatkan begitu saja hubungan antara Bumiputera dengan Barat.

Di bawah ini diberikan kata-kata kunci untuk memudahkan kita menganalisis atau sekedar berimajinasi.

Sejarah (1) – Monopoli Bumbu Dapur

Mula-mula bangsa Barat datang untuk shopping: cari rempah-rempah alias bumbu dapur. Maklum, memasuki Abad XVI bumbu dapur memang lagi mahal di Eropa. Turki Usmani memblokade jalurnya, sehingga bumbu dapur jadi langka. Untuk mengatasi hal itu, sebagian mereka pun berinisiatif mencari di tempat asal: Nusantara (yang dalam bahasa mereka adalah India).

Spanyol dan Portugis adalah inisiator pemula. Agar tak bentrok, disepakatilah perjanjian Tordessilas: dunia dibelah dua. Spanyol belahan barat, dan Portugis di Timur.  Berbekal teknologi perkapalan terbaru, berikut pengetahuan kelautan, kompas dan meriamnya, sampailah juga mereka ke Nusantara.

Di Nusantara, ternyata bumbu dapur itu sangat murah di pasaran. Mereka pun hendak memonopoli. Tapi pasar waktu itu ada di bawah perlindungan kerajaan-kerajaan. Sehingga, jika kerajaan itu tak sesuai kemauannya, maka harus ditakhlukkan. Seperti Malaka, tahun 1511, ditakhlukkan Portugis.

Lalu Belanda menyusul pada 1596. Agar menang persaingan dalam memonopoli pasar, pada 1602 dibentuklah kongsi dagang: VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Dan VOC yang dikomandoi “12 Tuan” ini sungguh efektif dalam monopoli. Kerajaan-kerajaan dibuatnya bertekuk-lutut. Saingan dagang terpaksa menyingkir.

Penguasaan pasar bumbu dapur, adalah yang membuat kemerosotan Nusantara tak terbendung. Apalagi waktu itu tidak ada kerajaan besar setelah keruntuhan Majapahit. Yang ada hanya kerajaan kecil-kecil yang sering cekcok sendiri. Maka, dengan strategi devide et impera, mudah sekali mereka dikuasai.

Devide et impera berjalan efektif bukan semata karena kecanggihan VOC dalam memecahbelah, tapi sebab pada dasarnya kerajaan-kerajaan ini bertengkar sendiri. Perpecahan inilah yang dimanfaatkan VOC. Contoh adalah percekcokan internal warisan Mataram yang berujung pada Perjanjian Gianti 1775 yang menempatkan VOC jadi juri. Dan hasilnya, Mataram dibelah jadi tiga: Kasusanan, Kasultanan, dan Mangkunegaran. Dan ketiganya dalam mengekspor bumbu dapur, tentu harus tetap pada VOC.

Keberhasilan VOC berlangsung dua abad. Dan sebagai kongsi dagang bumbu dapur, VOC adalah kongsi dagang terbesar di dunia.

Sejarah (2) – Penjajahan dan Tanam Paksa

Setelah dua Abad, VOC ambruk (1799). Zaman sudah berubah. Monopoli dagang VOC diganti pemerintahan Hindia Belanda dibawah pimpinan Gubernur Jenderal. Ini adalah awal dimana tonggak imperialisme dipancangkan.

Dan imperium silih berganti. Belanda diganti Prancis (Daendels), lalu Inggris (Raffles), dan kembali Belanda. Dan imperialisme tentu bukan sekedar monopoli dagang. Tapi sekaligus menguasai baik secara ekonomi maupun politik.

Kebijakan fenomenal Daendels adalah kerja paksa membuat jalan yang membentang sepanjang pantai utara Jawa. Terkenal dengan Jalan Raya Pos, atau jalan Daendels. Ribuan nyawa pribumi melayang sebab kerja paksa.

Sementara Raffles membuat peraturan sertifikasi tanah berdasarkan Dominion Theory. Karenanya, penguasa Vorstenlanden misalnya, kemudian punya tanah yang luas. Seperti Sultan Ground di Yogyakarta (dalam Rijkblad 1819). Dari sinilah feodalisme Jawa berbasis tanah dikukuhkan. Dulunya kerajaan Jawa tidak menguasai tanah kecuali keraton. Di luar keraton tanah bebas. Tidak ada pajak tanah, tapi upeti untuk raja. Dan upeti disetorkan per-cacah, bukan per-tanah.

Setelah Hindia kembali ke tangan Belanda, kebijakan pertanahan Raffles dilanjutkan.

Menegakkan imperialisme tentu tidak begitu saja berjalan mulus. Muncul perlawanan dimana-mana. Salah satunya pada 1825, muncul perlawanan di Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang Jawa berkobar, ribuan nyawa rakyat mati.

Demi memadamkan perlawanan itu, Belanda sampai menguras kas kerajaannya. Dan perang itu padam setelah pasukan Diponegoro terjepit, dan dirinya ditangkap.

Terkurasnya kas kerajaan membuat Belanda, yang digawangi Van Den Bosch sebagai Gubernur Jenderal, menggulirkan kebijakan cultuur stelsel yang bahasa Jawanya tanam paksa. Pribumi dipaksa menanam tebu, kopi, dan komoditas lain yang laku di pasaran dunia. 1/5 dari luas lahan yang dipunyai petani, atau 66 hari pertahun bagi yang tak punya tanah. Hasilnya diambil begitu saja oleh pemerintah kolonial. Ini bukan semata pencurian nilai lebih, tapi tenaga kerja dihargai nol. Suatu jenis perbudakan.

Tanam paksa itulah yang membuat kesengsaraan merajalela. Kelaparan dimana-mana. Dan itu tentu akan merugikan pihak pemerintah, sebab  pemasukan menurun. Maka, tanam paksa berangsur-angsur dihapus.

Sejarah (2) – Perkebunan dan Politik Etis

Pada 1870, Agrarische Wet digulirkan. Suatu regulasi yang memungkinkan pihak swasta berinvestasi di Hindia Belanda. Maklum, waktu itu kalangan liberal menguasai parlemen Belanda. Maka menjamurlah perusahaan-perusahaan swasta di Hindia, terutama yang berbasis perkebunan. Seperti gula dan kopi. Apalagi pembangunan jalur transportasi (terutama perkeretaapian kalau di Jawa), marak digalakkan. Tentu tujuannya untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Kita bisa melihat perkebunan tebu membentang di sepanjang rel kerata api.

Di sisi lain, kesengsaraan yang dialami bumiputera setelah ratusan tahun bumbu dapurnya dikeruk, juga airmata dan keringatnya, membuat sebagian orang Belanda sendiri terketuk hatinya. Contohnya Multatuli (E.D. Dekker) yang menulis novel Max Havelaar tentang jerit-tangis pribumi. Maka, pada 1899 sepakatilah Ethice Politiek atau politik balas budi yang digawangi Van Deventer. Maksudnya hendak balas budi pada pribumi yang bertahun-tahun mereka tindas.

Politik balas budi berisi tiga hal, pendidikan untuk kemajuan sumberdaya manusia (SDM), pengairan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan, dan pemerataan penduduk.

Pemerintah kolonial memang butuh birokrasi yang cakap. Kaum bangsawan pribumi mau tak mau harus mengikuti logika kolonial, sehingga mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah modern yang didirikan pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan laba, perusahaan berbasis perkebunan juga butuh banyak pekerja professional. Selain butuh pengairan. Maka, kebijakan Politik Etis adalah klop alias sesuai dengan kebutuhan kekuasaan waktu itu. Baik penguasa politik (birokrasi pemerintahan) maupun penguasa ekonomi (perusahaan).

Abad XX, adalah abad dengan semangat baru. Pendidikan modern ala Barat sudah banyak didirikan. Tentu yang menikmati mula-mula adalah kalangan bangsawan. Meski rakyak jelata akhirnya juga keciprata.

Dan pendidikan modern ini merubah pola pikir mereka. Banyak bangsawan pribumi kemudian berlomba-lomba menjadi pegawai negeri, bekerja di kantor Gubermen, atau bekerja sebagai tenaga profesional pada perusahaan perkebunan. Ini wajar, setelah masuknya kolonial, mereka tentu tetap tak ingin tergeser dari posisinya. Maka, jadilah mereka kaki tangan kolonial.

Pendidikan modern rupanya juga membuat pribumi jadi keranjingan berorganisasi. Guru-guru di sekolah-sekolah (biasanya yang liberal-etis), adalah yang memberi mereka wawasan untuk berimajinasi tentang mengangkat harkat dan mastabat pribumi. Dari sini lahir sekian organisasi seperti Boedi Oetomo (BO), Sjarekat Islam (SI), dan sebagainya.

Sejarah (4) – Bumiputera Bergerak

Politik pintu terbuka kolonial Belanda (sejak Agrarische Wet 1870), berhasil mengundang banyak investor swasta untuk menyewa tanah-tanah di Hindia. Kemudian perkebunan besar menjamur, yang berakibat menyempitnya lahan untuk pertanian. Apalagi penyewaan-penyewaan itu disinyalisir dilakukan dengan paksaan dengan memperalat petinggi-petinggi desa. Akibatnya banyak petani yang kehilangan lahan garapannya, dan akhirnya menjadi buruh perkebunan.

Menjadi buruh artinya pemenuhan kebutuhan keseharian mengandalkan gaji. Sementara gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian sebab sembako mahal akibat menyempitnya lahan untuk tanaman pangan. Komoditas perkebunan waktu itu adalah komoditas ekspor, yang paling marak adalah gula.

Selain itu, kesengsaraan buruh diperparah akibat serangan wabah pes. Pes tumbuh subur di lingkungan jorok pegawai kebun yang penuh dengan tikus. Maklum, rumah-rumah buruh dibangun dengan bahan seadanya. Dan serangan wabah pes ternyata tidak hanya mengancam pribumi, tapi juga orang kulit putih. Itulah salah satu alasan pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah kedokteran STOVIA.

Rezim ramah bisnis yang menyengsarakan rakyat jelata, dan pendidikan modern berikut masuknya gagasan-gagasan baru dari berbagai belahan dunia, adalah dua hal yang menumbuh-suburkan pergerakan-pergerakan di Hindia. Serikat-serikat bermunculan. Baik yang berbasiskan etnis (contoh: Jong Java, Jong Celebes), agama (contoh: Muhammadiyah), gagasan kebangsaan (contoh: Indische Partij), pekerjaan (contoh: VSTP), atau bahkan kesamaan nasib sebagai gelandangan (contoh: Serikat Kere). Pendeknya Bumiputera sedang dilanda keranjingan berserikat.

Tumbuh suburnya organisasi, juga ditopang dengan munculnya beragam surat kabar. Medan Prijaji, sebagai surat kabar bumiputera mula-mula adalah contoh yang gemilang. Di sini sekian peristiwa dikabarkan, kebobrokan dibongkar. Pendeknya surat kabar mampu menjadi penerang Hindia. Medan juga menjadi corong pergerakan SI.

Dan Serikat Islam (SI) adalah contoh organisasi yang paling fenomenal. Pada mulanya SI, awalnya SDI (Serikat Dangang Islam) dibentuk oleh pedagang pribumi untuk menyaingi para pedagang Tionghoa—kebijakan kolonial Belanda memang menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang perantara. Kemudian seiring banyaknya orang yang ingin jadi anggota, maka kata “dagang” dihapus.

Anggota SI kemudian membeludak. Hal ini dipandang membahayakan pemerintah kolonial. Karenanya Dr. Rinkes sebagai penasihat urusan bumiputera, terus mendampingi Tjokroaminoto, salah satunya adalah demi menjinakkan SI. Salah satunya adalah dengan cara melokalisir SI-SI yang ada di daerah. Maksudnya SI tiap daerah adalah otonom, punya wewenang untuk memutuskan merah-putihnya SI. Sementara Centraal Serikat Islam (CSI) sebagai pusat, hanya semacam majelis koordinasi. Dengan begitu, SI rawan terpecah-belah.

Buktinya SI memang pecah jadi dua: SI Merah dan SI Putih. SI Merah, kemudian jadi SR (Serikat Ra’jat) yang mengambil jalur perjuangan yang lebih radikal bersama PKI (Partai Komunis Indonesia). Sementara SI Putih mengambil jalur moderat.

Pada zaman ini, Hindia memang menggeliat. Pers gencar-gencaran menebar berita. Rapat-rapat akbar (vergadering) diadakan dimana-mana. Pemogokan-pemogokan semakin gencang dilaksanakan serikat buruh. Tuntutan ekonomi dan tuntutan politik sedang marak-maraknya. Zaman inilah yang disebut Zaman Bergerak sebagaimana diungkapkan Takashi Siraishi.

Sejarah (5) – Pemberontakan, Penundukan dan Nasionalisme

Dalam menangani Hindia yang sedang bergerak itu, pemerintah kolonial mempunyai strategi. Secara secara politik dibentuklah Volksraad. Volksraad itu badan semacam DPR, cuma tidak punya wewenang selain untuk menampung aspirasi rakyat Hindia. Lalu secara ekonomi, gaji buruh dinaikkan.

Tapi di sisi lain, pergerakan kian dibatasi. Bukan hanya aturan-aturan yang kian ketat, tapi aparat juga lebih represif. Vergadering dilarang, demonstrasi dan pemogokan ditindak tegas. Semua itu dilakukan atas nama rust en orde. Dan rust en orde adalah hal yang paling dibutuhkan oleh pemodal.

Namun, perbaikan gaji buruh itu tak berlangsung lama sebab penjualan komoditas kian menurun. Selain itu, harga sembako juga naik. Inilah yang membuat serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi pergerakan kembali bergerak. Sebab serikat-serikat itulah yang menjadi harapan rakyat. Sementara represifitas aparat kian menjadi-jadi.

Inilah yang membuat serikat-serikat dilematis. Memilih tiarap, artinya harapan rakyat kian jauh, atau memilih bergerak dengan konsekuensi bunuh diri gerakan. Dan SI Merah/SR/PKI memilih tetap bergerak. Mereka kembali mengorganisir demonstrasi dan pemogokan. Dan ujungnya, pimpinan-pimpinannya ditangkap dan diasingkan.

Penangkapan, pemenjaraan, dan pembuangan terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan itulah yang membuat gerakan jadi limbung. Gerakan tak bisa lagi bergerak di atas tanah.

Mengingat hal ini, maka pemberontakan adalah hal yang paling obyektif, sehingga pada penghujung 1925, lahir Deklarasi Prambanan yang isinya adalah keputusan memberontak. Pemberontakan itu terjadi di Batavia, Banten, dan Padang. Pemberontakan itu dapat dipadamkan. Yang tertangkap dibuang ke Digoel. Dan akibatnya, seluruh gerakan dicurigai oleh pemerintah kolonial, sehingga ruang gerak jadi lebih sempit lagi.

Setelah itu, para pemimpin pergerakan mengoreksi diri, membuat strategi baru. Inilah episode kalangan nasionalis naik daun dengan gagasan kebangsaannya sehingga muncul “Sumpah Pemuda” pada 1928. Bahwa Indonesia harus merdeka. Dan kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan persatuan.

Dekade 1930an adalah dekade resesi global. Hindia Belanda kena imbasnya, yaitu merosotnya ekspor komoditas perkebunan. Di satu sini, dunia sedang bergolak. Negara-negara imperialis mulai bertengkar berebut wilayah jajahan yang ujungnya meletus perang dunia kedua. Dan Belanda yang awalnya netral, mau tak mau harus memihak sekutu sebab kehadiran Jepang dirasa kian.

Melihat posisinya yang kian sulit, sebab terancam terseret perang dunia, sementara di satu sisi aspirasi kebangsaan bumiputera kian menguat, maka muncullah gagasan kerjasama bumiputera dengan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda. Juga, aspirasi-aspirasi kemerdekaan diwadahi dalam parlemen.

Namun, tak lama kemudian, Jepang ternyata benar-benar datang menggusur Belanda.

Tuban Jogja Sejarah —

Blandongan, 1 Juni 2016

*Penulis adalah aktif di Indeso (Institute for Development and Society).

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here