Masih Perlukah Poligami? (Tafsiran Ayat Tiga al-Nisa)

0
Ilustrasi diambil dari livejournal.com

tubanjogja.orgPoligami

Poligami
Ilustrasi diambil dari livejournal.com

Oleh: Mutmaynaturihza*

Keluarga adalah kelompok seorang yang memiliki ikatan yang sah melalui pernikahan. Berbicara tentang keluarga tentu tidak jauh dari istilah poligami, yakni suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan (Musdah mulia, 1999:2). Poligami adalah sebuah kasus yang sudah tidak asing untuk dibicarakan, khususnya oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Bahkan menjadi topik yang selalu diperdebatkan sejak zaman pasca-Orde Baru.  Pada zaman Orde Baru, poligami telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1983, namun peraturan tersebut tidak diberlakukan bagi istri para pegawai negeri. Selain terdapat dalam Peraturan Pemerintah, ia juga dijelaskan dalam sumber hukum Islam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 3 dan telah menjadi topik pembahasan kontroversial di kalangan Muslim.

Kasus banyaknya istri sudah terjadi sebelum datangnya agama Islam yakni pada masa jahiliyah. Saat itu, praktek tersebut terjadi dengan jumlah istri yang tidak terbatas, bahkan ada seorang suami yang memiliki istri sampai ratusan. Kemudian, Islam lahir untuk memberi solusi atas problem tersebut dengan membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Nisa ayat 3. Berangkat dari ayat tersebut, para mufasir memiliki perbedaan pendapat terhadap kasus poligami, mulai dari ulama mufasir klasik hingga kontemporer.

Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu Islam kelompok modernis asal Mesir yang mencoba untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntunan zaman. Gerakan pembaharuannya dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam di Mesir yang sampai awal abad ke 19 masih berada dalam keadaan yang terbelakang nan memperihatinkan. Di sisi lain, masyarakat pada umumnya masih menganut tindakan bidah dan khurafat yang terus berkembang, didukung dengan pemikiran masyarakat yang fatalis sehingga sulit bagi mereka untuk menerima perubahan dan pembaharuan. Buah pemikirannya sudah menyebar dalam kancah Internasional. Penyebarannya pun lebih cepat ketimbang gurunya, Jamaluddin al-Afghani, yang telah membentuk dinamika pemikirannya. Abduh berusaha keras agar teori Islam tidak hanya sebagai tulisan namun juga dapat dipraktekkan, membumi dan dirasakan bagi pemeluknya.

Sebelum beralih pada pemikiran Abduh mengenai kasus poligami, perlu diketahui bahwa ada tiga golongan yang memiliki pemahaman berbeda mengenainya. Pertama, golongan yang melarang menikahi istri lebih dari satu, kecuali dalam keadaan tertentu. Kedua, golongan yang boleh menikahi wanita lebih dari satu. Ketiga, golongan yang memperbolehkan menikahi wanita lebih dari empat (Khoiruddin Nasuktion, 1996:83). Berbeda dengan golongan di atas, menurut Abduh, tujuan ideal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Namun, pada umumnya, Quran surat al-Nisa’: 3 dijadikan landasan untuk melakukan poligami. Padahal jika kita ketahui bahwa ayat ini turun setelah perang uhud saat banyak para syuhada yang gugur di medan perang, sehingga sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam memaknai ayat 3 dari QS. al-Nisa’, al-Jashos, salah seorang penafsir di masa lalu, membolehkan poligami dengan syarat mampu bersifat adil, baik material maupun non material. Pendapat lain datang dari al-Zamakhsyari, ia mengutip ayat selanjutnya tentang penjagaan terhadap anak yatim. Menurutnya, dari pada menikahi anak yatim yang diasuh karena harta dan kecantikannya, maka lebih baik menikahi wanita lain yang halal dengan jumlah maksimal 9. Jumlah tersebut dipandang oleh al-Zamakhsyari sebagai bentuk penafsiran huruf huruf waw dalam ayat ini bermakna penjumlahan.

Ulama klasik lain, seperti Ibnu Jarir al-Thabari,  al- Syawkani, dan al- Maraghi, membolehkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat tertentu: salah satunya, tidak boleh menikah melebihi empat. Lalu bagaimana pandangan fukaha terhadap kasus poligami? Para fukaha klasik berpendapat bahwa pernikahan boleh dilakukan terhadap empat istri. Tetapi, ada juga yang membolehkannya lebih dari empat, di antaranya al-Dhahiri yang memaknai ayat tersebut dari tinjauan bahasa, yakni berpendapat bahwa kata waw berfungsi sebagai kata penghubung. Dan satu lagi yang tidak boleh terlupakan: keadilan, baik secara materi maupun immateri tetap menjadi harga mati. Karena, jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, sebagaimana diutarakan oleh Dr. Al-Athar.

Beralih pada pemikiran para ulama modern, secara umum dapat dikata bahwa mereka memperketat kebolehan melakukan poligami, bahkan ada yang mengharamkannya. Alasannya, sebab suami tidak mampu untuk berbuat adil terhadap para istri. Hal ini berkaitan dengan penafsiran ulama terhadap QS. al-Nisa’ ayat 3. Ayat yang membahas tentang poligami ini, tentunya berkaitan dengan faktor sosio-historis saat ayat itu dimunculkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ameer Ali. Abduh sependapat dengannya, kemudian berkesimpulan bahwa poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Maksudnya, jika tujuannya untuk kesenangan, tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat barulah diperbolehkan. Poligmi hanya mungkin bisa dilakukan sebab hal-hal tertentu seperti seorang istri yang tidak mampu mengandung. Menurut Abduh, Islam memang membolehkan poligami asalkan memenuhi tiga syarat yakni kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, berbuat adil baik dari segi dhahir maupun bathin dan jika syarat sebelumnya tidak terpenuhi, maka suami tidak bisa melakukan poligami.

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindak tanduk warganya harus sesuai dengan tatanan aturan yang berlaku. Kasus poligami juga termasuk dalam daftar hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 3 dan 4 dan Bab IX pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Dalam KHI disebutkan : Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2). Selain itu, persetujuan istri juga diperlukan untuk mempraktikan kasus poligami.

Syariat Islam sangat mudah untuk diaplikasikan di Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana kasus poligami, hukum dan persyaratannya pun tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh Islam. Namun, dengan adanya kasus ini tidak sedikit juga menimbulkan kontroversi antara perempuan. Menurut hemat saya, kasus poligami yang sudah ditetapkan dalam hukum, baik agama maupun pemerintah merupakan solusi dan tawaran bagi permasalahan, bukan menjadi tujuan atau anjuran bagi suami untuk menikahi lebih dari seorang istri.

Sebagaimana contoh kasus di Indonesia yang kita ketahui. Banyak dari kalangan masyarakat yang mengaplikasikan poligami, baik dari kalangan biasa maupun kalangan atas. Tidak hanya itu, praktek tersebut juga dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 di Semarang. Seorang yang terkemuka di masyarakat saat itu, ia melakukan poligami terhadap anak di bawah umur, seorang anak yang berusia 12 tahun. Tentu hal ini merupakan berita yang ramai dibacarakan masyarakat sekitar, akan tetapi pihak hukum mengizinkan poligami tersebut juga atas izin dari istri sebelumnya yang membolehkan ia untuk melakukan poligami. Contoh kasus lain yang hangat dibicarakan adalah kasus poligami yang dilakukan oleh tokoh agama yang terkenal di masyarakat. Awalnya, ketika kabar tersebut menyebar, ia menuai banyak kritikan dan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Tujuan melakukan poligami adalah untuk mengamalkan  sunah Rasul. Tentu hal ini dilakukan atas izin dari istrinya.

Baca artikel menarik lainnya

*Mutmaynaturihza.

Siswi asal Nganjuk,

numpang sekolah

di UIN Sukijo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here