AL-MAIDAH 51 DAN NASIB FIQIH POLITIK INDONESIA

2

tubanjogja.org – Al-Maidah

Al-Maidah

Oleh Haydar Ali Mahmudi*

Paska Pilkada yang begitu berisik tapi tidak bermanfaat untuk rakyat adalah saat yang tepat menganalisa kembali isu tersebut. Aku yakin Allah itu menyuruh kita untuk rajin ngaji lewat isu Al-Maidah 51, bukan cuma dibaca dan tidak tahu artinya, tapi membuka tafsir dan asbabun nuzul (sebab turunnya ayat-red) yang melingkupi ayat ini seperti yang dilakukan ulama dulu.

Kalo kita rajin belajar dan buka-buka kitab maka kita akan tahu bahwa asbabun nuzul dari ayat itu adalah tentang persoalan militer paska perang Khandaq seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dari hadis yang bersumber dari Ubadah bin As-Shomit. Sebab turunnya ayat ini adalah murni persoalan militer dan aliansi strategis, bukan persoalan pemilihan khalifah/imam apalagi dipakai untuk menyikapi persoalan Pilkada yang sebenarnya jauh dari konteks historisitas ayat ini.

Historisitas yang melingkupi ayat ini adalah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad yang didalamnya terdapat bermacam ras, suku, agama, adat yang diikat dalam Piagam Madinah. Istilah Madinah sendiri menurut Ibnu Khaldun adalah sistem tamaddun yang di dalamnya ada sistem politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, spiritual, agama, budaya. Ini adalah bentuk masyarakat tamaddun yang dikembangkan oleh Nabi. Yang sering membuat ulah untuk menghancurkan sistem ini adalah kaum munafik dan Yahudi. Surat al-Maidah 51-63 menggambarkan mereka secara gamblang. Dalam ayat ini Nabi Muhammad dan orang orang mukmin tidak boleh lagi melakukan aliansi militer dengan Yahudi setelah mereka menghianati piagam madinah dan bergabung dengan Quraisy untuk menghabisi umat muslim waktu perang Khandaq. Kalo ayat-ayat ini turun sebelum nabi mengadakan perjanjian dengan orang orang madinah tidak mungkin nabi membuat piagam madinah yang berisi aliansi militer dengan Yahudi.

Piagam madinah adalah kontrak politik dan militer yang didalamnya terkandung sistem kebhinekaan sebelum Eropa mengenal demokrasi. Waktu itu di madinah ada 3 kabilah besar Yahudi yang terkenal yaitu:

– bani Qainaqa yang bersekutu dengan suku Khazraj, ini adalah suku Abdulloh bin Ubay Bin Salul dan Ubadah bin As-Shomit tokoh bani Auf bin Khazraj.
– Bani Nadhir
– Bani Quraidzah merupakan sekutu suku Auz. Ke 3 kelompok Yahudi inilah yang mengadu domba antara suku Auz dan Khasraj untuk saling berperang.

Nabi muhammad tidak mungkin mengadakan perjanjian dengan Yahudi seandainya Al-Maidah 51 ini turun sebelum nabi hijrah ke Madinah. Asbabun nuzul ayat ini menyangkut 2 orang pembesar suku Khazraj yaitu Ubadah bin Shomit dan Abdulloh bin Ubay bin Salul. Untuk Abdulloh bin Ubay, dia adalah kaum munafiq yang dikritik oleh Al-Maidah ayat 52, 57, 58 . Tentang Al-Maidah 57-58, asbab nuzul-nya menyangkut munafik yang bernama Rifaah bin Zaid bin at-Tabut dan Suwaid bin al-Haris yang pura-pura memperlihatkan keislaman sehingga mengundang simpati.

Hal-hal di atas adalah historisitas yang mendasari turunnya Al-Maidah 51 – 63 yang sebenarnya tidak lepas dari kondisi perang. Jadi menurutku ayat ini lebih pas jika dimasukkan dalam fiqih militer. Selama ini kajian fiqih kita paska al-Mawardi tidak membahas secara total tentang fiqih pemerintahan (fiqih siyasah). Ketika membahas tentang sistem kenegaraan, fiqih hanya membicarakan isu misalnya tentang Islam dan demokrasi, tentang HAM, sekularisme dan kajian tersebut terkadang apologis dan sangat bergantung dengan sistem pemikiran Barat. Tradisi pemikiran Islam seperti kitab kuning peninggalan ulama dahulu tidak digunakan sebagai acuan pembahasan. Ada kemandegan berpikir dalam tradisi fiqih politik Islam Indonesia dan cenderung mengekor pemikiran hukum Islam hasil orientalis Barat seperti Joseph Schacht.

Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah karangan Imam Mawardi banyak sekali dibahas tentang hal-hal yang menarik, di antaranya tentang ihyaul mawat atau bisa disebut land reform dan pengeboran air. Untuk kasus pengeboran air disini bisa dikontekskan dengan eksplorasi minyak dan gas atau hasil tambang lainnya. Fiqih kontemporer tidak mau mengkaji secara total seperti kitab Ahkam. Coba kira-kira siapa yang pernah mengkaji tentang perjanjian Multilateral Trans Pacific Partnership (MTPP) atau tentang International Monetary Fund (IMF), apa keduanya masuk fiqih Siyasah atau Muamalah? Apa ada yang mengkaji tentang UU migas no 22 tahun 2001 dalam tinjauan Islam?

*Penulis adalah alumni pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Sekarang tinggal di kampungnya, Pati. Sibuk memelihara kambing dan ayam.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here