Hidup di Tuban Sejahtera dan Bahagia, Sebagai Bagian dari Ilusi Industri Kotor

tubanjogja.orgIlusi Industri Kotor, Kritik Industrialisasi Kabupaten Tuban

Ilusi Industri Kotor

Oleh Rizza Respect

Khusus mengenai RCEP merupakan suatu proyek kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas kawasan yaitu negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan enam negara yakni: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan New Zealand. RCEP merupakan gabungan formula dari ASEAN+3 dalam EAFTA (East Asian Free Trade Area) dan ASEAN+6 dalam CEAPA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia), yang disiapkan untuk Free Trade Area of The Asia-Pacific (FTAAP) dan merupakan agenda APEC. Agenda tersebut dipertegas dengan kesiapan pemerintah terutama dalam RPJMN 2015-2019, dengan tujuan memantapkan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah kemudian menfokuskan perihal daya saing yang berlandaskan potensi SDA dan SDM dalam IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Tujuan RPJMN tersebut sejatinya sangat sederhana dan populis, dimana pembangunan dan industrialisasi merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat, menjaga stabilitas nasional dan mendukung Indonesia sebagai negara yang diakui dunia internasional.

Setelah melihat secara sepintas perihal kerjasama-kerjasama internasional lintas sektoral. Maka tidak mengherankan jika Kabupaten Tuban menjadi salah satu destinasi industrialisasi. Berdasarkan laporan triwulan Bappenas dari 2013-2016, nama Kabupaten Tuban selalu tercantum. Baik terkait Tuban sebagai lumbung semen nasional, serta sebagai kawasan terpadu untuk pengolahan minyak. Mengingat nantinya di wilayah Kecamatan Jenu akan dibangun kilang minyak Pertamina yang bekerja sama dengan rusia. Tidak hanya sampai disitu, kawasan karst Tuban juga akan kedatangan dua industri semen asal China. Semakin lengkaplah kolaborasi industri-industri ekstraktif, pengolahan migas, dengan PLTU yang memakai bahan bakar batubara. Menguatkan Tuban sebagai daerah ekonomi khusus, serta daerah yang berpotensi tak layak huni di masa depan

Ilusi Industri Kotor – Melihat Realitas yang Begitu Menyakitkan
Tuban merupakan kabupaten yang memiliki catatan historis yang cukup banyak. Dalam buku sejarah umum nama Tuban selalu tercantum dalam setiap topik pembahasan, tentunya dalam berbagai konteks, misal ekonomi. Sejarah telah mencatat berbagai diskursus terkait Tuban, baik zaman awal kerajaan hindu budha ataupun zaman kerajaan islam berkuasa, hingga zaman pasca kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat Tuban sebagai kota pelabuhan, Pelabuhan sendiri menjadi sektor penting bagi kerajaan hindu budha dan islam jika melihat pada konteks zaman tersebut. Secara definitif daerah pelabuhan merupakan wilayah yang memegang akses ke daratan dapat juga diibaratkan sebagai gerbang ke wilayah darat, pelabuhan di zaman tersebut sangat penting untuk sektor perdagangan.

Namun jika melihat pada masa sekarang, Kabupaten Tuban tetap terkenal karena sebagai pelabuhan, namun sebagai pelabuhan untuk industri misal pelabuhan Semen indonesia dan Holcim. Hal tersebut sungguh kontradiktif dengan kondisi masa lampau dimana pelabuhan secara ekonomis dapat menghidupi berbagai elemen masyarakat. Sektor maritim menjadi sektor yang dekat dengan rakyat Tuban. Sektor ini menjadi lahan untuk mengais rezeki atau sebagai mata pencaharian bagi rata-rata keluarga yang hidup di dekat pesisir pantai utara dan sekitarnya. Secara geografis dari kecamatan Bulu hingga Palang merupakan wilayah pantai dan banyak juga lahan tambak untuk budidaya ikan dan pertanian.

Berdasarkan demografi penduduk, dapat dilihat dari sepanjang Bulu dan Palang terdapat perkampungan dengan corak terdapat banyak kapal-kapal kecil yang merupakan kapal nelayan, selain itu juga ada tempat pelelangan ikan sebagai tempat jual beli hasil tangkapan nelayan. Naif memang, jika pemerintah daerah mengesampingkan sektor ini, karena sektor maritim menjadi area penting yang bersinggungan dengan rakyat kecil daripada area industri sendiri. Nelayan memang tersisih namun mereka tidak sendiri, karena petanipun juga merasakan keresahan yang sama dengan mereka. Sama halnya dengan nelayan, para petani di Tuban sekarang ini juga mulai tersisih secara perlahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat pro investasi . Ruang-ruang hidup rakyat terampas oleh adanya industrialisasi daerah yang sedang gencar-gencarnya, terutama sektor pertambangan semen (karena paling terlihat di Tuban).

Mengapa demikian?. Jika ditelusuri lebih dalam area atau lokasi industri ekstraktif seperti semen berada di persimpangan antara area pertanian dan kelautan. Persinggungan area tersebut dapat dilihat dari lahan yang digunakan untuk pabrik berada di area produktif pertanian, sementara untuk akomodasi bahan baku pendukung pabrik seperti batubara, bahan bakar minyak hingga distribusi bahan baku penunjang produksi kebanyakan dikirim melalui jalur laut. Tidak hanya itu saja pengiriman barang hasil pabrik juga menggunakan sektor laut, tentunya arus lalu lintas kapal-kapal besar akan semakin intensif di area tersebut. Jika dilihat secara seksama, letak pabrik yang bersinggungan di dua area rakyat ini tidak dibangun secara tiba-tiba, namun telah melalui perencanaan yang matang disisi cost (biaya produksi) dan berbagai penghitungan lainya, tentu hal tersebut dilakukan agar proses pra-produksi hingga pasca-produksi lebih efisien dan efektif.

Semua dalih-dalih pembangunan tersebut, dilakukan demi modernisasi Tuban, memajukan Tuban agar berdaya saing. Hasil industri nantinya akan digunakan untuk rakyat sepenuhnya, pendidikan, kesehatan dan pengentasan pengangguran. Banyak manfaatnya, terutama PAD yang nantinya juga untuk rakyat keseluruhan. Banyaknya industri sangat diharapkan, walaupun lahan-lahan produktif sektor agraris dan maritim tereduksi. Yang penting semuanya sejahtera, mampu bekerja di industri yang dibangun. Tentunya demi menuju Tuban yang modern, berwibawa dan berdaya saing global. Ilusi Industri Kotor

Ilusi Industri Kotor – Tuban Sejahtera “Kakekane”
Tapi semua terbantahkan dalam angka BPS, Tuban merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan kajian BPS pada rentang waktu 2013-2015 indeks kemiskinan Tuban masih menempati 10 besar Jawa Timur dari 38 Kabupaten/kota yang ada. Detailnya angka kemiskinan Tuban mencapai 17,08 persen meningkat 0,44 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 16.64 persen. Gambaran kemisikinan yang terjadi dilapangan dilaporkan oleh FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jawa Timur,  yang disampaikan ke publik pada 26 April 2012. FITRA melaporkan jika pada kawasan Ring I PT Semen Gresik (Semen Indonesia) dari 10 desa yang masuk kawasan Ring I, dua desa tercatat memiliki jumlah warga miskin cukup tinggi, yakni Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak jumlah penduduk miskin 496 jiwa dan Desa Gaji, Kecamatan Kerek dengan jumlah penduduk miskin mencapai 870 jiwa. Tidak hanya pada area Semen Indonesia saja, untuk wilayah Holcim yang pada saat itu sedang melakukan finalisasi pembangunan pabrik. FITRA mencatat bahwa Desa Merkawang memiliki penduduk miskin sebanyak 260 jiwa sedang Desa Glondonggede 242 jiwa.

Selanjutnya menurut data dari lokakarya pemerintah Kabupaten Tuban dengan, ITS dan Stockholm Economics Schools pada tahun 2012. Jumlah angkatan kerja Tuban pada tahun 2010 sebanyak 605.626 jiwa, 580.580 jiwa adalah penduduk yang bekerja, sehingga pengangguran tulen sebesar 21.311 jiwa (tingkat pengangguran sebesar 3,5%). Mengacu pada tingkat kemiskinan sebesar 36,84% tahun 2010, maka diperkirakan jika jumlah pekerja miskin adalah sebanyak 213.859 jiwa, hal tersebut secara asumsi menjadikan Tuban memiliki defisit pada tataran lapangan kerja produktif (penciptaan lapangan kerja yang layak, baik bagi penganggur maupun pekerja miskin) sebanyak 235.171 jiwa. Selanjutnya menurut yang ku baca pada laporan yang sama, hal ini juga ditambah dengan  penyerapan tenaga kerja di Tuban masih tertuju pada 3 sektor utama, yaitu pertanian (jumlah pekerja di sektor  tani mencapai 51,3% dari total pekerja), diikuti sektor perdagangan maupun jasa (jumlah pekerja sektor jasa dan perdagangan sebesar 18,8% dari total pekerja), kemudian pertambangan dan industri (jumlah pekerja sektor  pertambangan dan industri sebesar 11,6%).

Rakyat nelayan dan petani di Kabupaten Tuban semakin tersisih dalam upaya sepihak dari pemerintah, dengan dalih meningkatkan ekonomi rakyat justru mereka menjerumuskan rakyat ke lubang penindasan era modern. Sektor pertanian dan kelautan merupakan mata pencaharian rakyat, karena keahlian serta merupakan area yang paling dekat dengan sebagian besar rakyat Tuban. Kehadiran indusri yang diatur dengan baik serta tidak berdasarkan keseimbangan pembangunan akan menghadirkan dampak yang merugikan. Tidak salah memang jika melihat proses indutrialisasi yang sekarang ini sangat serampangan dan ngawur.

Implikasi dari industrialisasi yang serampangan ialah kapal-kapal nelayan semakin jarang melaut karena sulitnya akses. Kerusakan alam menjadi penyebab yang menjauhkan mereka dari ikan-ikan, selain itu aktivitas pelabuhan juga menjadi faktor utama yang meresahkan para nelayan. Apalagi sektor ini juga tak tersentuh oleh pengembangan UMKM, kalau adapun hanya setengah-setengah. Kondisi tersebut diperburuk dengan mahalnya bahan bakar, hingga tidak adanya bantuan yang berkesinambungan, semakin menjadikan sektor kelautan ini suram. Dampak dari adanya industrialisasi ini tidak hanya menyengsarakan sektor kelautan, namun juga pertanian yang akan lenyap di tanah mereka sendiri. Petani semakin resah karena lahan mereka menjadi sasaran untuk pembangunan industri.

Apalagi dengan tipu muslihatnya mereka semakin mudah membodohi para petani dengan janji palsu. Selain itu proses produksi juga menjadi sorotan, dampak kerusakan lingkungan akan berpengaruh pada praktek produksi para petani, misal air untuk irigasi, ataupun hutan untuk penyeimbang. Selain itu limbah juga menjadi catatan tersendiri, misal Semen Indonesia atau semen-semen lainya membawa limbah debu dan limbah lainnya, namun sayangnya sampai saat ini belum ada yang benar-benar berani mengungkapnya.

Jelas ini menjadi dilematika tersendiri bagi sebagian rakyat yang menyadarinya, bahkan yang tidak menyadari akan merasakan, karena itu merupakan proses alamiah dalam identifikasi diri dengan kondisi lingkungan yang aktual. Melihat realitas tersebut sejenak kita dapat menganalisis dan merenungi setiap ketidakadilan yang terjadi. Dalam sebuah pembangunan seyogyanya memikirkan implikasi serta konsekuensi ke depan dan tentunya implikasi pada kondisi yang aktual. Namun pemerintah pusat maupun daerah tidak memperhitungkan implikasi dan konsekuensinya. Pemerintah hanya memikirkan implikasi dan konsekuensi dalam konteks ekonomi, bagaimana dia untung, memperoleh pengaruh dan apakah relasi bisnis mereka juga untung (praktek oligopoli kekuasaan). Secara umum memang dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah yang diwakili oleh mereka yang mengaku mewakili, lebih memilih keuntungan daripada kesejahteraan rakyatnya dan kelestarian lingkungan hidup. Ilusi Industri Kotor

# Penulis Hidup di Tuban Sejahtera dan Bahagia, Sebagai Bagian dari Ilusi Industri Kotor bernama WES, aktif sebagai pengangguran dan Walhi Jawa Timur

baca juga tulisan selain ” Hidup di Tuban Sejahtera dan Bahagia, Sebagai Bagian dari Ilusi Industri Kotor ” tubanjogja.org: Penjahat Itu Bernama Penjaga Perpustakaan

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Mei 4, 2017

    […] artikel yang ditulis oleh Wahyu ES dengan judul Hidup di Tuban Sejahtera dan Bahagia, Sebagai Ilusi Industri Kotor. Tulisan tersebut berupaya membongkar mitos industrialisasi yang ditanamkan oleh pemerintah tentang […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.