SULAP DI BALIK SELEKSI PENDAMPING DESA

Tubanjogja.org, Pendamping Desa. -Untuk mendorong efektifitas pembangunan desa, Kementerian Desa telah melakukan rekrutmen pendamping desa ke seluruh Indonesia. Proses rekrutmen dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti tes tulis yang telah terlaksana 10 september 2017 lalu dan tanggal 16 september 2017 tes wawancara. Seleksi tersebut dilakukan untuk memperoleh pendamping profesional yang benar-benar mampu mengawal pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penganggaran, pengawasan sampai evaluasi.

SULAP DI BALIK SELEKSI PENDAMPING DESA

Ilustrasi gambar diambil dari liputan6.com Oleh: Tirta Adji

Ini bukti bahwa pemerintah ingin mendorong desa sebagai subyek pembangunan Indonesia. Tapi, pertanyaannya seberapa seriuskah proses seleksi pendamping di muka? Apakah juga dari sekian peserta yang ada benar-benar mampunyai dasar atau hanya aji mumpung, sehingga untuk meraih lulus dari tahapan seleksi, banyak cara dilakukan?

Dari tahapan tes tulis saja, peserta membuat kode untuk menunggu jawaban. Mulai contekan kertas, batuk yang tak henti-henti saling bersautan, dan ada juga yang pura-pura kebelet kencing berharap ilham Tuhan turun ke kamar mandi. Jika memang benar-benar demikian, salahkan jika proses seleksi ini saya sebut sebagai tak lebih dari sulap?

Pasti seleksi tersebut akan menghasilkan pendamping didampingi oleh yang didampingi. Karena baru ujian saja sudah tidak yakin mampu mengerjakan soal tes tulis sampai tahapan tes wawancara oleh tim seleksi. Adalah problem tentunya jika itu terjadi. Mengapa? Sebab pendamping yang kurang memahami terkait asas dan pengelolaan keuangan desa akan memperlambat proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Desa (KEMENDES). Pasalnya, mereka tidak paham peran dan fungsinya sebagai tenaga pendamping. Pendeknya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa semisal dalam tahap seleksi saja, semua yg terlibat bertindak tidak arif serta profesional, maka akibatnya adalah pada desa itu sendiri. Pada segala rencana yang dicanangkan Kementrian Desa.

Semua hal barusan sudah bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh Tim Ahli (TA) dalam membuat tahapan seleksi. Belum lagi ketika nanti mereka menjalankan kewajiban menjadi pendamping. Entah kode apalagi yang akan dibuat dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai tenaga pendamping.

Bagi saya, ini persoalan bersama yang harus diklarifikasi terkait perekrutan pendamping desa. Seharusnya proses seleksi tahapannya lebih serius untuk mendapatkan kualitas pendamping yang diinginkan oleh TA. Jangan sampai TA malah ikut andil memanfaatkan kebingungna peserta. Maka dengan demikian, amanah UU No 6 Tahun 2014 tidak terlaksana secara sehat.

Hal yang saya paparkan tadi merupakan potret bahwa kejujuran di Indonesia masih sulit untuk diwujudkan. Karena masih banyak problem di luar sana main slintutan untuk mencapai tujuan. Bagi mereka peraturan tidak berlaku untuk orang yang mampu menerobos. Prestasi terbaik untuk memperoleh posisi adalah memperdaya hukum. Contoh, rekrutmen pendamping desa yang sedang berjalan cukup nampak dan layak untuk menjadi bahan diskusi bersama. Jika hal tersebut berkelanjutan maka hanya akan menjadi mata rantai kegagalan pembangunan. Seharusnya ada tiga rencana yang harus dipertajam untuk memperoleh pendamping yang berkualitas.

Pertama, selektif dalam tahapan administrasi. Artinya kalau memang benar-benar tidak memenuhi kualifikasi harus gugur dan tidak bisa dipaksakan lewat negosiasi apa pun. Kedua, hasil tes tulis harus sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati oleh TA, sehingga kapasitas calon pendamping dapat terukur. Ketiga; tes wawancara harus sesuai pengetahuan calon pendamping desa yang memang paham asas pengelolaan dana desa, agar tidak terkesan memaksakan diri dalam mengikuti tahapan yang sudah direncanakan oleh TA.

Dari tiga poin tersebut merupakan rangkaian dalam mengantisipasi beberapa problem yang nantinya terjadi di lapangan. Maksudnya, jika pendamping yang sudah bertugas di desa tidak mampu memfasilitasi proses penganggaran, pembangunan dan pemberdayaan di desa, berarti ada rangkaian yang kurang tepat ketika mengikuti proses rekrutmen pendamping. Nah, untuknya, ini harus menjadi perhatian bersama sebelum bubur kembali menjadi nasi. Yuk berdesa. Jgn berdosa terus lah!

Tuban, 15 September 2017

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

2 Respon

  1. Desember 7, 2017

    […] Baca juga ekonomi desa : Sulap Dibalik Pendamping Desa […]

  2. Desember 7, 2017

    […] Baca juga : Sulap Dibalik Pendamping Desa […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.