Menakar Kebangkitan Ormada Pasca Reformasi 1998

tubanjogja.org – Ormada

Oleh, Mbah Takrib

Pagi tadi saya dibuat geregetan oleh teman sekamar, pasalnya ia sedang kesal oleh komentar nyinyir teman ngopi semeja, saat membincang ormada (Organisasi Mahasiswa Daerah). Singkat cerita, ketika sedang asik ngopi dan sekelebat membahas ormada serta menyebut nama salah satu Ormada, temen dari temen saya itu langsung bilang “ah ormada, organisasi yang tidak progresif dan hanya sekedar jadi kepanjangan tangan pemerintah daerah,” begitu celetuknya.

Merasa tidak terima dan sempat dipendam guna menghindari perdebatan di warung kopi. Akhirnya, pagi saya yang seharusnya manis-tipis pun menjadi korban. Bagaimana tidak?, saat biasanya saya bangun dengan menguap, meminun segalas air putih, pergi ke kamar mandi untuk pipis dan lalu menyeduh kopi serta mendengarkan musik–sembari membayangkan wajahmu yang aduhai kekasihku—, tiba-tiba langsung dijejali ungkapan sarkis, cerita malamnya yang menggemaskan.

Iya, teman saya itu memanglah pejuang ormada yang militan dan soal progresifitasnya sebagai pribadi—saya yakinkan anda semua—jangan pernah ragu.  Sebab, saat kebanyakan mahasiswa tingkat akhir—maksudnya semenster empat belas, bukan sembilan—sibuk memikirkan skripsi, rencana kerja dan atau membangun rumah tangga dengan pujaan hati, itu semua tidak berlaku padanya.

Setahu saya, ia memanglah seorang intelektual organik (pemikir dan penggerak … cie-cie …), tulisannya banyak berisi kritik, terutama kebijakan pemerintah. Dan lebih dari sekedar mereproduksi gagasan, ia juga melaksanakan gerakan yang berpihak pada derita rakyat melalui ormada, sampai-sampai lupa lulus—kira-kira mirip tokoh revolusioner semacam Tan Malaka lah, tapi harapku semoga kamu tidak lupa menikah.

Pengalaman berbeda mungkin dialami oleh kawannya yang nyinyir itu, ia melihat wajah yang umum ada pada ormada kebanyakan. Ormada selama ini memang dikenal akrab dengan pemerintah daerah, mereka rata-rata—walau tidak semua—mendapatkan fasilitas yang cukup dari pemda, seperti asrama, dana kegiatan dan beasiswa. Sehingga banyak aktivitas ormada cenderung hanya formalitas dan jauh dari permasalahan daerah asal, seperti masalah penghisapan oleh korporasi asing, kemiskinan dan lemahnya kontrol terhadap pemerintah, karenanya kegiatan yang dijalankan biasanya sekedar promosi seni-budaya, kampus fest dan mudik bareng.

Perbedaan standing position dan sudut pandang keduanya dalam memaknai ormadalah yang menjadi akar kecemberutan temen saya tersebut. Maka dari itu, konflik pikiran yang mereka alami tentu merupakan sebuah kewajaran. Lalu, bagaiamana sesungguhnya peran ormada dalam sejarah pergerakan? Dan bagaiamana pula membangun idealitas  gerakan ormada di masa now?

Bangkit-Tenggelamnya Ormada dalam Lintas Sejarah Pergerakan

Baik, kita tidak akan membahas gelora sumpah pemuda dan perannya dalam kebangkitan nasional, karena itu terlalu klise bagimu, iya kamu yang aktivis-aktivis itu. Tapi begini,  tetaplah mari kita tengok masa lalu. Bahwa era pergerakan itu tidak lepas dari perubahan situasi di awal abad ke-20, dimana telah terjadi peregeseran kebijakan politik Hindia-Belanda.

Ormada

Suasana kongres KMMPY

Pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh ambisi penakhlukan Belanda terhadap seluruh daerah di Nusantara. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan adminstrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Nederlandica. Pemerintah kolonial pun melakukan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisonal dengan rakyatnya, mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.

Sementara itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme Barat melalui komersialisasi, sistem moneter, dan komoditas barang. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. Dampak dari itu kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hinda Belanda, yaitu C.Th. Van Deventer dalam tulisannya yang berjudul “Een Eereschlud’ (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899).

Dalam tulisannya Van Deventer mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Kritikan itu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi. Keuntungan yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru itu adalah Politik Etis.

Politik Etis tersebut, meliputi tiga kebijakan penting, yaitu edukasi, irigrasi dan transmigrasi. Pada era itu, pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura, di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Semangat era etis  adalah kemajuan menuju modernitas dan perluasan pendidikan gaya Barat merupakan tanda resmi dari bentuknya. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, akan tetapi juga pada sektor swasta Belanda. Adanya pendidikan gaya Barat itu membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia/Indonesia.  Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang menghadirkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa  lain untuk mencapai kemajuan.

Kemunculan kelas intelektual terpelajar bumiputra, selain melahirkan kesadaran baru tentang berbangsa, juga mempelopori kebangkita pers, gerakan modernisasi-reformasi dan lahirnya berbagai organisasi. Dan salah satu organasasi yang muncul di masa itu adalah organisasi pelajar dan pemuda. Organisasi itu mempunyai tujuan untuk kebangsaan dan cinta tanah air. Pada kalangan pemuda berkembang berbagai gerakan untuk membebaskan tanah air dari penjajahan.

Salah satu dari organisasi tersebut adalah Tri Koro Dharmo, didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1915. Organisasi itu didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan ketua dr. Satiman Wiryosanjoyo. Perkumpulan itu beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Dalam kongresnya di Solo organisasi itu berubah nama  Jong Java. Kemudian pada 1920-an Jong Java mulai melakukan perubahan pandangan dari kedaerahan ke nasional. Setelah Sumpah Pemuda ia berfusi dalam Indonesia Moeda.

Kemudian, pemuda Sumatera juga mendirikan persatuan pemuda Sumatera yang dikenal dengan Jong Sumatera Bond. Organisasi itu dirikan pada 1917, di Jakarta. Persatuan itu bertujuan untuk memperkukuh hubungan antarpelajar yang berasal dari Sumatera. juga menumbuhkan kesadaran di antara anggotanya, dan membangkitkan kesenian Sumatera. Tokohnya adalah Moh. Hatta dan Moh. Yamin.

Perkumpulan yang lainnya dibentuk berdasarkan daerah yang ada, antara lain Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Perkumpulan ini kemudian berfusi dalam Indonesia Muda. Di samping itu juga muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), pada 1925, oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan PPPI adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Organisasi bersifat anti-imperialisme. Di Bandung pada tahun 1927, berdiri Jong Indonesia.  Berbeda dengan organisasi-organisasi pemuda sebelumnya, organisasi ini sudah bersifat nasional. Organisasi itu kemudian berganti nama Pemuda Indonesia dan organisasi wanitanya bernama Putri Indonesia.

Pada tahun 1926, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan itu. Meskipun dalam Kongres I itu belum menghasilkan keputusan penting, namun setidaknya benih-benih kebangsaan dan nasionalisme sudah ditanamkan. Dan puncak dari adanya organisasi pemuda/pelajar dari berbagai daerah—yang merupakan nenek moyang ormada saat ini—, tentu adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada 10 Oktober, 1928.

“Loh kok mbahasa sumpah pemuda dan kebangkitan nasionalisme? Katanya tidak mau membahas itu?”, pikiranmu.

Maaf sodara-sodara, ternyata itu adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa, sebelum era menguatkan ideologi dan partai politik, zaman pergerakan dimulai dari lahirnya semangat nasionalisme dari organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan. Sebab tantangan yang dihadapi secara nyata di masa itu adalah kolonialisme, dimana hal yang mendesak digalakkan adalah perlawanan atasnya, guna menuju Indonesia merdeka.

Pasca Kongres Pemuda ke-II, organisasi-organisasi kedaerahan itu telah melebur menjadi satu berlandaskan semangat berbangsa, bertanahair dan berbahasa persatuan, Indonesia. Peran organisasi daerah itu, setelahnya meredup. Para pemuda yang memotori organisasi-organisasi daerah, seperti Hatta dkk., kemudian lebih terlibat aktif pada organisasi pergerakan yang nasionalis, seperti PI (Perhimpunan Indonesia).

Semangat nasionalisme yang harus diwujudkan menuju Indonesia merdeka, membuat para pemuda juga aktif dalam gerakan politik praktis. Persis pasca 1930an, mulai banyak berdiri partai politik yang didirikan oleh pemuda, baik oleh alumni organisasi Jong-Jong maupun organisasi sosial-masyarakat, partai tersebut diantaranya adalah PNI, PKI, PSI, PSII, Parinda, PARI dan lain-lain. Kemunculan berbagaiai partai politik tersebut seiring juga mulai terbukanya sistem politik Hindia-Belanda, bentuknya adalah dibentuknya Volksraad, suatu parlemen untuk wilyah jajahan.

Semangat politik praktis dan tumbuh suburnya ideologi baru, menghapus semangat kedaerahan yang lebih dulu ada. Kemudian, kemerdekaan Indonesia 1945 dapat diraih—setelah polemik perang dunia kedua dan Indonesia diduki Jepang—Orda/Ormada tetap kurang berperan. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, organisasi-organisasi yang ada sifatnya ideologis, dibawah panji-panji Nasakom. Orda/Ormada tetap kalah pamor sekaligus menandai era menguatnya ideologi. Apakah itu, Nasionalis, Islam, Komunis dan lainnya.

Pada zaman Orde baru, hiruk-pikuk perpolitikan sebagaimana zaman Orde Lama, kemudian digilas derap pembangunan. Peristiwa Malari 1974 adalah contohnya. Represifitas rezim Orba kemudian berlanjut dengan berbagai bentuk penertiban (pengandangan) atas organisasi-organisasi yang mencoba kritis terhadap rezim. Dalam ranah kampus, muncul NKK/BKK (1978), dan untuk menaungi organisasi-organisasi mahasiswa (warisan Orde Lama) yang ideologis seperti GMNI, HMI, PMII, PMKRI, diberilah satu wadah bernama KNPI, yang menunjukkan bahwa kontrol pemerintah memang benar-benar kuat.

Namun, keadaan itu rupanya menjadi berkah tersendiri bagi Orda/Ormada. Di tengah-tengah lesunya organisasi ekstra kampus tersebut, Orda menjadi suatu alternatif—mahaiswa yang memiliki semangat organisasi tinggi, namun khawatir terjerembab pada dua arus, yaitu radikal (konsekuensinya akan direpresi oleh pemerintah) atau membebek pemerintah scara terang (artinya melacur), lebih memilih Orda/Ormada sebagai oraniasi yang lebih moderat, tetap melakukan sesuatu tapi tidak begitu membahayakan bagi rezim—dalam berpergerakan karena memang tidak terlalu riskan, sehingga saat itu Orda/Ormada menjadi rame dan menemukan kebangkitannya. Tapi, ramenya Orda tak berlangsung lama, sebab, jelang Reformasi 1998, organ ekstra kembali semarak dalam bergerak menjatuhkan rezim. Sampai akhirnya, rezimpun tumbang.

Membangun Ormada Progresif di Tengah Otonomi dan Liberalisasi

Setetelah tumbangnya rezim orde baru yang otoriter, tuntutan referormasi secara pelan mulai diwujudkan. Tuntututan-teuntutan tersebut diantaranya adalah menghpaus dwi fungsi ABRI, desentralisasi, menurunkan dan mengadili Soeharto serta memberantas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Soeharto sebagai preseden berhasil diturunkan, ABRI kembali ke barak, KKN mulai diusut, parlemen dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya dan desentralisasi diwujudkan dengan Otonomi Daerah (otoda).

Desentralisasi sendiri diharapkan dapat mewujudkan sistem politik yang terbuka dan demokratis, untuk itulah otoda dijadikan solusi. Otoda merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya secara mandiri. Otoda mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otoda. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri. Sebagaimana tujuan diakan otoda adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, mengembangkan kehidupan yang demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Akan tetapi, selain membawa semangat desentralisasi dalam bentuk otoda tadi, Reformasi juga membawa angin liberalisasi ekonomi. Mulanya adalah badai krisis finansial global yang turut menimpa Indonesia. Untuk menyelamatkan krisis moneter itu, datanglah IMF dengan kucuran dana disertai paket kebijakan ekonomi yang liberalistik, dan itu disepakati pemerintah Indonesia sebagaimana tertera dalam Letter of Intent (LoI). Sejak itu, Indonesia melaksanakan paket kebijakan ekonomi dari IMF yang berupa pengetatan anggaran, deregulasi pasar, cabut subsidi dan privatisasi BUMN.

Liberalisasi ekonomi itu rupanya sejalan dengan semangat desentralisasi atau otoda. Kalau sebelumnya mekanisme perizinan untuk investasi asing sangat ribet, saat ini mulai marak MNC/TNC yang beroperasi di daerah-daerah. Otoda, dalam konteks ini, artinya adalah memperdalam penetrasi kapitalisme. Sehingga kita temui saat ini korporasi asing bebas melenggang menghisap kekayaan daerah, kesenjangan melebar, kemiskinan tetap subur dan KKN justru merambah ketingkat daerah serta melahirkan raja-raja kecil yang kekayaannya meningkat pesat (OKB). Sesuatu yang persis dapat ditemui padanannya dalam semangat politik etis satu Abad silam, dimana seolah-olah kebijakan itu memang untuk kemajuan dan kesejahteraan pribumi, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah demi kepentingan korporasi multinasional itu sendiri. Edukasi untuk menciptakan tenaga kerja terampil demi kepentingan pabrik, irigasi untuk kepentingan perkebunan swasta, dan emigrasi untuk menyediakan kekurangan tenaga kerja di daerah jarang penduduk.

Peran pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, dalam sistem demikian justru menjadi bagian dari suksesi masuknya modal asing serta menambah beban pendritaan rakyat. Hal ini tidak lain–salah satunya—disebabkan oleh sistem politik paska reformasi yang cenderung berbiaya mahal dan mendorong adanya politik transaksional, yang mengabaikan kepentingan rakyat. Parahnya, bagi politikus daerah, otoda malah dijadikan peluang sebagi ladang untuk memperkaya diri dan atau kelompok untuk melanggengkan kekuasaan dan terus mendapat berkah dari adanya otoda.

Permasalahan demikianlah yang kini ada dihampir semua daerah di Indonesia pasca otoda. Dan dalam situasi tersebut, bukankan sudah seharusnya orda/ormada—maupun organisasi pemuda lainnya (baik ekstra maupun sosial-kemasyarakatan–bangkin untuk menjadi organisasi yang lebih progresif dalam ikut serta membangun daerah masing-masing. Sebagaimana yang terjadi di masa lalu, saat para Jong meleburkan diri untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kini indonesia sudah merdeka dan NKRI adalah harga mati, tapi hampir seratus tahun Indonesia merdeka, cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud. Penjajahan gaya baru (nokolin) dan penghisapan oleh bangsa sendiri, malah menyebar seperti kanker stadium akhir di semua daerah.

Kalau dulu untuk keluar dari jerat pekik penjajahan adalah dengan bersatu untuk melawan Belanda dengan cara mengahapus nasionalisme primordial. Kini nasionalisme primordial itu sepertinya harus dibangkitkan kembali. Mengingat, sudah tidak bisa lagi kita berharap banyak pada pemerintah pusat atau organisasi-organisasi yang sifatnya nasional itu. Pemerintah jelas sedang melanjutkan semangat libarlisme pasar dangan mengukuhkan otoda tanpa syarat serta membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal asing. Organisasi masa semisal ekstra (tanpa menyebut nama) sedang dalam disorientasi gerakan serta sedang sibuk bahu membahu mendukung para seniornya berebut kekuasaan—semoga yang didaerah tidak begitu, walaupun sepertinya susah mengelak darinya.

“Kok kamu menuduh organisasi ekstra dan sosial-masyarakat begitu, memang orda/ormada tidak? Kamu jahat Rangga,” bantahmu, wahai temen group WA yang budiman.

Ya maksudnya kan ini autokritik cuk… Saat organisasi ekstra saja sudah tidak bisa progresif dan sibuk cari proyek sana-sini, tentu juga lebih parah orda/ormada yang cibi-cibi itu. Itulah kenapa tulisan ini harus ada. Sebab, selama ini baik orda/ormada maupun yang melihatnya dari luar (semacam celetukan di atas dalam pengantar), telah mewarisi dan masih terjebak suasana gundah gulana masa orde baru. Kok bisa?

Ormada yang nyaman-nyaman saja dibawah payung NKK/BKK, kebablasan pulas dalam mimpi merawat kebudayaan daerah, berharap berkah dana dari pemerintah dan menjadi semacam event organiser sertai abai pada perubahan dan penderitaan keluarga dan sodara dikampung halaman. Lalu bagi pengamat nyinyir yang ke-relusioner-revolusioner-an itu, masih terjebak nostalgia 1998 dan tidak melihat ormada sebagai poros baru dalam ikut serta membongkar permasalahan daerah, paska reformasi.

“Lalu bagaiamana meradikaliasa Ormada kang mas?”

Baca ==> Manifesto Brandal Lokajaya

Sudah ya aku ngantuk, —Bukankah orang boleh pintar setinggi langit, tapi ketika dia tidak mengabdikan diri pada masyarakatnya ia tak ubahnya seperti hewan yang suka Kuliyah-Kos-Kencan

“Bagus quote-mu mas, kusebar digroup fb ya?”

Jangan itu cuma saduran dari Pram, lagian kalau kamu sebar di grou fb nanti akunmu dilaporkan sebagai spam. Group fb kita belum siap dengan tulisan semacam ini, sebab dianggap mengancam ketentraman. Kamu mau dituduh kamunis atau provokator?

*Tulisan ini didekasikan untuk menyemarakkan kongres Keluarga Mahasiswa Pelajar Probolinggo Yogyakarta (KMPPY)

Mbah Takrib

Tiada kata yang lebih romantis selain "aku mencintaimu, kekasihku", lawan!

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. November 22, 2017

    […] Baca juga Tulisan TubanJogja : Menakar Kebangkitan Orda Pasca Reformasi 1998 […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.