Sejarah Perbudakan di Nusantara

1
Perbudakan di Nusantara
Perbudakan di Nusantara

tubanjogja.org Perbudakan di Nusantara

Oleh: Lev Widodo

Tulisan ini bermula dari rasa penasaran saya terhadap sebuah kata yang tampangnya biasa-biasa saja, tetapi rupanya menyembunyikan kegelapan masa lalu: budak. Kata budak dengan pelbagai variasinya, dalam kultur kebahasaan Nusantara, dipakai sebagai kata ganti orang pertama.

Misalnya, dalam bahasa Indonesia orang berkata, Saya sedang menulis. Saya adalah bentuk pendek dari sahaya, artinya budak. Dalam bahasa Indonesia arkais, ada kalimat Hamba tunduk di bawah perintah Paduka. Hamba jelas sinonim dari budak. Kata ganti orang pertama dalam bahasa Sunda adalah abdi, dalam bahasa Jawa kula (krama inggil: kawula), dalam bahasa Minang ambo, dan dalam bahasa Melayu Jambi sayo dan kulo. Abdi (bahasa Arab: ‘abdun) dan kawula sinonim dari budak.

Persoalannya, mengapa kata bernuansa makna budak digunakan sebagai kata ganti orang pertama tunggal dalam sejumlah bahasa di Nusantara, khususnya bahasa Indonesia? Ada dua pendapat.

(Baca juga: Pahlawan dan Khayalan)

Pertama, jawaban dari sebagian filolog yang membaca naskah-naskah klasik Nusantara dengan pendekatan mistik. Menurut mereka, digunakannya kata-kata bernuansa makna budak sebagai kata ganti orang pertama tunggal di Nusantara merupakan kreasi ulama tasawuf, strategi dakwah mereka yang jenius. Ulama tasawuf mengajari umat menyebut dan menunjuk diri dengan kata-kata bernuansa makna budak. Tujuannya, agar mereka belajar bertata krama sebagai hamba Tuhan, baik dalam berhubungan dengan makhluk, lebih-lebih dengan Sang Khalik. Manusia dicipta untuk membudak (beribadah) kepada Tuhan, sedangkan hakikat ibadah adalah tata krama hamba kepada Tuhan, Sang Tuan yang memilikinya.

Hal ini menunjukkan, bagi ulama tasawuf bahasa bukan saja perangkat komunikasi, melainkan juga instrumen pedagogis dan etika, bahkan merupakan bagian dari spiritualitas. Bahasa memiliki fungsi transformatif. Lebih dari sekadar kata-kata yang dibangun berdasarkan konvensi, bahasa adalah tindakan. Bahasa adalah cara manusia mengada, mode eksistensi manusia, jadi sejalan dengan pandangan Heidegger: bahasa adalah rumah Ada.

Pendapat kedua, sejarah nusantara juga merupakan sejarah perbudakan. Kenyataan ini sering (sengaja) dilupakan. Padahal, tidak mungkin berbicara tentang sejarah Indonesia tanpa menyinggung masalah perbudakan, perdagangan manusia, yang menonjol pada abad-abad maritim.

(Baca juga: Cinta Tanah Air dan Parade Gondal-Gandol Intal-Intol)

Adrian B. Lapian, perintis sejarah maritim Asia Tenggara, dalam Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17, menjelaskan sejumlah komoditas yang pada zaman itu diperdagangkan secara internasional. Jawa mengekspor beras. Maluku, Tarnate, dan Tidore mengekspor rempah-rempah. Cina membawa antara lain keramik dan sutra ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pedagang Eropa mencari rempah-rempah. Jambi menjual lada. Burung cendrawasih ikut diperjualbelikan.

Manusia pun diperdagangkan. Palembang dan Sunda Kalapa mengeskpor budak yang diambil dari daerah pedalamannya masing-masing. Pelaut Bugis dan Makasar menjual budak hasil pembajakan di laut. Mereka juga mengambil budak dari pedalaman Toraja. Blambangan terkenal sebagai daerah pemasok budak.

Karena tergiur oleh keuntungan dalam perdagangan budak, juga karena butuh tenaga kerja murah, pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC menanggalkan puritanitas religiusnya, juga humanitas yang sedang berkembang dalam kebudayaan mereka, kemudian terjun dalam jaringan perdagangan budak. Setelah menduduki Banda pada 1621, VOC mengangkut penduduk asli Banda ke Batavia untuk dijual sebagai budak, kemudian membangun perkebunan pala di daerah yang telah dikosongkan tersebut. Tenaga kerjanya adalah para budak yang dibeli dari seluruh pelabuhan di mana kantor perwakilan VOC berdiri.

Mengapa pada saat itu, termasuk pada tahun-tahun sebelum kejayaan VOC, perdagangan budak marak di Nusantara? Lapian memberi penjelasan. Budak-budak, tulisnya, “diperlukan di istana raja serta rumah bangsawan dan hartawan. Pada umumnya mereka juga dipekerjakan sebagai buruh kasar di pelabuhan dan pendayung kapal, terutama di kapal perang.” Dari penjelasan singkat Lapian tentang fungsi budak tersebut, dalam terminologi Marxian kita dapat mengatakan, walaupun secara relatif simplifikatif, bahwa budak pada abad-abad maritim Nusantara bukan sekadar komoditas belaka, melainkan juga faktor produksi. Kapitalisme bahari di Nusantara, kalau bisa disebut begitu, ditopang oleh kerja budak yang jelas tidak berupah.

(Baca juga: Hantu itu Masih Bernama Komunisme)

Selain mengandung nilai ekonomi, budak juga merupakan modal politik bagi penguasa. Barbara Andaya, dalam Live as Brothers, monografnya tentang dinamika relasi Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang pada abad ke-17 dan 18, mencatat bahwa wibawa dan legitimasi Sultan Jambi berkorelasi dengan kuantitas rakyatnya. Sementara rakyatnya yang merdeka berkemungkinan mengadakan pembangkangan politik, budak adalah rakyatnya yang paling patuh. Dengan budak yang banyak, ditambah dengan partisipasi rakyat secara sukarela, mudah bagi Sultan untuk membangun istana sebagai simbol kekuasaan. Jumlah budak yang Sultan miliki juga merupakan salah satu ukuran jumlah kekayaannya. Dalam kapitalisme bahari, seberapa banyak kekayaan seorang sultan menentukan seberapa besar kekuasaannya.

Sekarang kita beralih ke pembicaran berikutnya, bagaimana proses terjadinya pembudakaan pada saat itu? Sudah sedikit disinggung, budak-budak yang diperdagangkan di Nusantara pada abad-abad maritim berasal dari pedalaman Toraja, Palembang, Sunda Kelapa, dari Banda, bahkan dari Maladewa, tetapi ada juga yang merupakan hasil rompakan bajak laut. Perompakan oleh bajak laut rupanya hanya salah satu sebab pembudakan. Lapian menerangkan sebab-sebab yang lain: “Orang bisa menjadi budak akibat kalah dalam perang, tetapi bisa juga sebagai tebusan hutang yang tidak dapat dibayar…. Ada juga yang menjadi budak karena melanggar adat, namun biasanya budak-budak diperoleh dengan mengadakan ekspedisi khusus ke daerah luar.” Jadi, orang merdeka menjadi budak sekurang-kurangnya karena lima perkara: dirompak bajak laut, kalah perang, gagal bayar hutang, melanggar adat, dan dirampas dalam ekspedisi khusus untuk mencari budak.

Walaupun empat sebab lainnya juga menarik, saya lebih tertarik membicarakan sebab pembudakan yang ketiga, gagal bayar hutang. Hal ini tentu terkait dengan sistem perdagangan dan sistem ekonomi masa itu. Pada umumnya, perdagangan masa itu menggunakan sistem yang dikategorikan Lapian sebagai commenda. Pemilik modal, biasanya sultan, pejabat tinggi, dan rangkaya, menitipkan modalnya kepada pedagang yang dipercaya. Untung dagang dibagi sesuai dengan perjanjian. Risiko gagal dagang, misalnya kapal tenggelam atau dirompak bajak laut, ditanggung bersama.

Tapi, kalau kerugian atau kegagalan dagang diakibatkan oleh ulah si pedagang, dia sendirilah yang harus bertanggung jawab. Dia paling tidak harus mengembalikan modal kepada investor. Itulah masalahnya. Boleh jadi jumlah hartanya jauh lebih kecil daripada jumlah modal yang telah dititipkan. Akibatnya, dia berhutang kepada investor. Jika sampai batas waktu yang disepakati hutang itu tidak terlunasi juga, dia tetap harus melunasinya dengan dirinya sendiri. Statusnya jatuh menjadi budak investor.

Ada banyak sebab kenapa dia gagal bayar hutang. Sebab yang sering luput dibicarakan adalah hutang itu sendiri barangkali harus dibayar beserta bunganya. Saya gunakan kata ‘barangkali’ karena gejala riba pada abad-abad kapitalisme bahari Nusantara masih merupakan spekulasi. Lapian tidak menyinggung hal ini. Tapi, ia menuturkan tingginya persentase pajak yang harus disetor pedagang kepada kesultanan.

Persentase pajak yang tinggi menggoda kita untuk berspekulasi bahwa sangat mungkin hutang pada masa itu berbunga, apalagi kalau kita mempertimbangkan kultur nusantara yang memandang hutang-piutang sebagai laku tolong-menolong, sedangkan setiap pertolongan menuntut balas budi, khususnya dalam konteks perdagangan. Pandangan seperti ini pada akhirnya mendorong aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan untuk menetapkan sistem hutang berbunga. Jika prosentasenya begitu tinggi, bunga hutang itu dikategorikan sebagai riba. Jadi, kita bisa menyimpulkan, tetapi masih secara spekulatif, bahwa pembudakan antara lain disebabkan kegagalan membayar hutang yang pada akhirnya berakar pada riba.

Hal ini membawa kita pada topik yang perlu disentuh: paradoks Islam di Nusantara pada abad-abad kapitalisme bahari. Berdasarkan narasi konvensional historiografi resmi, sejak abad ke-16 Islam tersebar luas dan berkembang pesat di Nusantara. Hampir seluruh kerajaan di Nusantara sejak saat itu merupakan kesultanan. Hukum Islam, syariat, menjadi konstitusi negeri.

Syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan makhluk, termasuk dengan manusia yang lain. Syariat adalah sistem kehidupan yang integral, meliputi aspek spiritual sekaligus aspek sosial. Konsekuensinya, ranah ekonomi harus tunduk di bawah syariat. Akan tetapi, fakta abad-abad kapitalisme bahari di Nusantara menyimpang dari keharusan tersebut. Kalau pun riba pada saat itu tidak ada, tetapi hal ini sulit diterima nalar, perbudakan khususnya dan perdagangan manusia umumnya, jelas tidak sejalan dengan syariat. Pada masa formatifnya, syariat Islam mendorong muslim generasi pertama untuk memerdekakan sebanyak-banyaknya budak, suatu program gradual untuk meniadakan perbudakan.

(Baca juga: Tinjauan Dalil dan Manifesto Khilafah)

Dalam masalah perbudakan, kesultanan bersikap ambivalen. Sebagai pemimpin Islam, para sultan Nusantara mestinya menentang perbudakan. Tapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Sultan Jambi, contohnya, menggunakan budak sebagai modal politik, di samping sebagai tenaga kerja tak berupah. Ketika al-Raniri di Kesultanan Aceh memaksa Hamzah Fansuri dan pengikutnya untuk melepaskan filsafat wujudiyah dan menegakkan syariat Islam dengan selurus-lurusnya, fakta perbudakan abad itu menjadi kontras tajam yang menampilkan ironi. Ambivalensi kesultanan berkontribusi terhadap panjang umurnya perbudakan di Nusantara. Belanda kemudian mengganti pola perbudakan menjadi pola yang tampak lebih lunak, juga tampak lebih manusiawi dari perbudakan, tetapi pada hakikatnya sama saja dengan perbudakan: Tanam Paksa.

Akhirnya, zaman maritim Nusantara, yang sekaligus merupakan zaman perbudakan, mewariskan banyak hal dalam mentalitas kolektif kita, antara lain melalui bahasa. Misalnya, orang Melayu Jambi menyebut anak-anak sebagai budak, contoh kalimatnya: Dio tu budak Merangin, terjemahnya: Dia itu anak dari Merangin. Orang Melayu Jambi juga menyebut lelaki muda yang belum menikah sebagai bujang (yang disapa dengan jang), sebagaimana orang Melayu pada umumnya. Bujang tampaknya dulu juga dipakai sebagai sapaan untuk budak. Orang Sunda pun menggunakan kata ini dalam bentuknya yang agak lain: ujang, jang. Saya, hamba, kula/kawula, abdi, ambo menjadi kata ganti orang pertama tunggal dalam sejumlah bahasa di Nusantara. Lantas, apa itu artinya zaman maritim Nusantara yang kini dibangga-banggakan, yang etosnya mau dibangkitkan kembali, mewariskan kepada kita mentalitas budak?

– Perbudakan di Nusantara –

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here