Labelisasi (Komunis) Gerakan Rakyat dan Represifitas Aparatur Pemerintah

0
Komunisasi gerakan rakyat
Ilustrasi gambar diambil dari http://4.bp.blogspot.com

tubanjogja.org – Gerakan Rakyat

Oleh: Wahyu Eka. S

(FNKSDA Surabaya)

Tiga belas tahun yang lalu, ratusan petani menggeruduk DPRD Banyumas. Usut punya usut, ternyata ada tindakan intimidatif yang dilakukan oleh polisi, camat, kepala desa dan karyawan Perhutani. Mereka menuduh kelompok tani–yang aksi tersebut–dengan label Komunis. Semua itu berasal dari sengketa lahan garapan, pengelolaan tanah antara warga dengan Perhutani. Aksi petani juga tidak terjadi karena isu komunis saja, namun juga akibat buntut panjang dua rekan mereka yang ditangkap dan diperkarakan oleh Perhutani.

Awal mula konflik berawal dari seorang warga bernama Daryono, warga Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Daryono sendiri ditangkap karena dianggap menebang sebatang pohon tanpa izin. Padahal menurut petani, selama ini penebangan seperti itu biasa dilakukan atas sepengetahuan pihak Perhutani. Toh apa yang dilakukan Daryono juga tidak merusak hutan, karena kuantitas yang ditebang hanya satu batang pohon. Kemudian kayu tersebut sedianya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kemudian ada Kasyono, warga Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas. Berbeda dengan Daryono, ia ditangkap oleh Perhutani ketika akan bercocok tanam pada lahan Perhutani yang selama ini digarap petani. Isu komunis berhembus dengan perisitiwa dua orang petani hutan, yang ditangkap dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Peristiwa di atas hanya sebuah contoh kasus yang faktual, mengenai penghembusan isu komunis dalam merepresi warga yang melawan. Berselang hampir dalam kurun waktu 11-12 tahun kondisi seperti itu kembali berhembus. Pada bulan Agustus 2016, berdasarkan kejadian yang terlihat. Sekitar ratusan buruh dari PT Yakita Mulia yang berlokasi di Sumatra Utara, melakukan aksi protes di depan perusahaan. Sebagai respons atas pernyataan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ternak, terkait tuduhan komunis yang dilontarkan pihak perusahaan. Mereka distigmakan komunis lantaran menuntut hak-hak normatif buruh, seperti upah dan kehidupan layak.

Kini tuduhan serupa terulang pada warga Tumpang Pitu Banyuwangi, yang dituduh komunis karena melakukan aksi penolakan tambang emas di tempat mereka. Kurang lebih ada empat orang, satu diantaranya sedang diadili sementara yang tiga masih tersangka. Tuduhan komunis yang disematkan pada warga Tumpang Pitu merupakan bagian dari polemik yang panjang. Warga pada saat itu melakukan aksi, secara tidak sengaja di spanduk mereka terlihat ada logo menyerupai palu arit.

Kemudian video aksi beredar cukup viral, menjadi sebuah warta yang melebihi popularitas penolakan terhadap tambang emas. Seolah-olah diframingkan ada komunis di sana, lalu dikaitkan dengan parameter bahwasanya di tempat itu dulu basis merah. Pernyataan terkesan ad-hominem, kemudian dijustifikasikan menjadi sebuah dalih dalam mengkriminalisasikan warga. Selain ada sebuah skenario sabotase, mengingat barang bukti rill tidak dapat ditunjukan. Serta tidak ada bentuk analisis yang mendalam, mengenai benarkah komunisme itu ada. Mengingat mereka para warga tak sekalipun mengenal komunisme, baik dalam ranah pengetahuan maupun gerakan.

(Baca juga: Darurat Agraria, Rakyat Jogja Menggugat)

Isu Komunis Berhembus Merepresi Perjuangan

Salah satu isu yang sering dipakai dalam memukul gerakan warga, ialah dengan mengasosiasikan gerakan mereka sebagai komunis. Baik dengan bentuk mencoba menggambarkan secara subjektif, dengan berdasar pada kemiripan yang tak dapat dijelaskan oleh data. Hingga upaya sabotase baik mengaitkan segala sesuatu dengan komunisme, hingga menyusupi gerakan kemudian secara tiba-tiba ada sesuatu yang menyerupai simbol-simbol komunis.

Gerakan warga yang melakukan penolakan memang rentan, terkadang niat baik mereka dalam memperjuangkan haknya, selalu dipandang kontra kemajuan dan negara. Bahkan aksi-aksi reclaiming lahan, atau aksi massa petani, hingga penuntutan upah sampai pemogokan buruh selalu diasosiasikan dengan komunis. Padahal aksi-aksi tersebut jamak dijumpai sebagai upaya warga negara, dalam mengekspresikan serta menuntut hak-hak normatif mereka yang dirampas.

Ketidaktahuan akan apa itu komunisme, kadang menjadi sisi jahat masyarakat secara umum. Mengidentikan komunis sebagai atheis, marxisme sebagai anti negara dan pancasila. Hanyalah narasi-narasi ahistoris yang kerap dihiperbolakan oleh penguasa. Padahal dalam literatur ilmiah tidak ada sekalipun yang menyatakan komunis-marxis, otomatis atheis. Bahkan dalam karya monumental Marx yang kata-katanya sering dikutip sebagai anti tuhan. Malahan membahas lebih kepada kritik untuk agama, khususnya secara kelembagaan. Hal itu didasarkan pada realitas, ini dapat dijumpai dalam buku yang dialih bahasakan ke Inggris, dengan judul A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right yang ditulis Marx pada 1843.

Bukan hanya Marx, seorang Baruch Spinoza, Freud dan Nietzsche juga mengkritik soal berkaitan dengan Agama dan Tuhan. Jika kita merujuk essai Lenin dalam judul Sosialisme dan Agama, dia menuliskan bahwa agama adalah hak individu, namun dalam urusan negara tidak ada sangkut pautnya. Sudah jelas tidak ada narasi yang benar-benar deterministik untuk ajakan atheis, atau paling tidak menegakkan tuduhan cacat mengenai marxis itu atheis atau atheis itu komunis.

Kebebalan seperti itu merupakan sebuah dampak dari upaya hegemoni Orde Baru, melalui sebuah kekerasan budaya yang secara masif dilembagakan menjadi sebuah keniscayaan, jika kita jumpai argumentasi dari Wijaya Herlambang dalam bukunya. Pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan hanya bersumber pada satu pijakan, bahkan memiliki kecenderungan manipulatif. Semua relasional dengan kepentingan kuasa, guna melanggengkan kekuasaan oligarki Orde Baru. Sehingga secara budaya, mereka menginfiltrasi lembaga pendidikan untuk melakukan cuci otak.

(Baca juga: Kars Tuban dalam Gempuran Tambang)

Sekaligus narasi anti Pancasila yang ahistoris, diperkuat dengan Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang dijadikan dalih dalam melarang marxisme. Aturan tersebut sejatinya menjadi pangkal dari “pengkomunisan” warga, maka oleh sebab itu di era Kyai Abdurrahman Wahid pernah ingin dihapuskan, karena bertentangan dengan konstitusi dan realitas sejarah. Padahal Sukarno-pun mengakui jika Marhaenisme adalah Marxisme yang dimodifikasi, sesuai dengan budaya serta analisis faktual yang terjadi di Indonesia. Bahkan Hatta, Tjokroaminoto-pun juga menerapkan ide-ide Marxis dalam pemikiran mereka. Lantas apakah mereka komunis dan anti Tuhan ?

Peristiwa 65 memang menjadi luka sejarah yang selalu disuarakan secara kontinum, dikaitkan dengan hal-hal yang kontradiktif, menjadikan hari ini alergi dan ketakutan akan komunisme semakin menjadi-jadi. Hal inilah yang selalu dijadikan dalih dalam merepresi gerakan warga. Mereka diidentikan dengan komunis hanya karena ingin mempertahankan diri dan lingkungan mereka.

Saya mengutip pernyataan dari Sunito Satyawan yang seorang ahli Sosiologi. Komunisme tanpa sebuah infrastruktur hanyalah sebuah tuduhan yang tak berdasar. Seseoranga atau kelompok yang dikatakan komunis harus memenuhi kriteria, baik secara gerakan, pengetahuan dan gerakan yang persisten. Hal tersebut sudah menjadi suatu konsensus ilmiah, bahwasanya mendaku diri sebagai komunis atau Marxis tak semudah berucap. Ada kriteria-kriteria yang cukup berat.

Hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu pernyataan bekas tahanan politik era Orde Baru. Dia mengatakan jika, baik komunis atau tidak yang melawan rezim akan distigmakan komunis. Serta dia juga mengungkapkan, jika menjadi seorang kader partai haruslah paham pokok-pokok Marxisme, yang cukup susah untuk dipelajari.

Jadi cukup lucu ketika mengatakan gerakan tani atau buruh dengan sebutan komunis, tanpa tahu basis infrastruktur dan pengetahuan. Sehingga tuduhan tersebut memiliki tendensi sebagai upaya merepresi gerakan. Menakut-nakuti warga yang berjuang atas haknya, hingga bentuk dari upaya melanggengkan perampasan atas hak warga. Narasi-narasi komunisme akan selalu dijadikan dalih dalam melabrak gerakan warga negara. Sehingga jelas apa dalih dibelakangnya, tentu kita sudah tahu, atau tidak mau tahu?Wallahu a’lam bishowab.

Catatan: Tidak hanya tuduhan komunis saja yang disematkan pada gerakan rakyat dalam mempertahankan kepemilikan (hak) lahannya. Tetapi juga tuduhan lain yang mengacu pada kelompok (yang dianggap) pemberontak di masa lalu. Seperti tuduhan Angkatan Oemat Islam (AOI) yang ditujukan kepada para petani yang menolak claim tanah oleh TNI AD, di Urutsewu. [Ed]

(Baca juga: Ironi Negeri Agraris; Meneropong Masa Depan Petani Indonesia

Referensi

https://nasional.tempo.co/read/48128/dituduh-komunis-petani-geruduk-dprd

Dituduh Komunis oleh Pimpinan Perusahaan, Buruh PT Yakita Mulia Gelar Demo

Kronologi Sidang Pejuang Lingkungan Tumpang Pitu (Heri Budiawan) yang Ditunda


Catatan notulensi sidang “Budi Pego.” 2017. Wahyu Eka. S. “Kesaksian Saksi Ahli Dr. Sunito Satyawan.”
Catatan Wawancara. 2016. Wahyu Eka. S. “Wawancara eksile eks tapol pulau buru.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here