Kritik Nalar Negara Islam (Indonesia)

0
66
negara islam
kritik nalar negara islam. ilustrasi diambil dari www.nu.or.id

tubanjogja.org  Negara Islam

Oleh: M. Dawam Rahardjo

Seorang tokoh pengurus Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dan aktivis LSM di bidang hak-hak asasi manusia, Hadimulyo, menulis suatu pemikiran dalam facebook-nya, yang intinya dapat disimpulkan bahwa Pancasila sesungguhnya adalah suatu ideologi Islam atau doktrin kenegaraan Islam versi Indonesia, dari sudut pandangan umat Islam Indonesia. Jika pandangan tokoh LSM–yang juga pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)–itu disetujui, maka masalah kontroversi yang menghadapkan Pancasila dengan cita-cita negara Islam itu sebenarnya telah selesai. Artinya, gerakan Islam tidak perlu lagi memperjuangkan berdirinya Negara Islam sebagai alternatif Negara Pancasila, baik dalam bentuk gerakan sosial-politik maupun wacana.

Sebagaimana pandangan tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), M. Amien Rais, ketika menjadi Ketua MPR Indonesia, pernah mengatakan bahwa negara Republik Indonesia itu didasarkan kepada empat konsensus besar yang merupakan kesepakatan yang sudah final dalam sejarah politik Indonesia sebagai pilar ideologi negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar itu dengan demikian adalah suatu kesepakatan kebangsaan yang final. Namun dengan munculnya isu gerakan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai gerakan ideologi-politik bawah tanah, timbul kesan yang sangat kuat, bahwa kontroversi gagasan Negara Islam versus Negara Pancasila itu belum selesai. Secara formal-politis bisa dianggap sudah selesai, tetapi dalam wacana atau pemikiran ternyata belum selesai, di mana cita-cita Negara Islam itu masih tetap hidup dan diperjuangkan, baik dalam bentuk gerakan bawah tanah, seperti kegiatan Negara Islam, maupun diusung juga oleh organisasi politik tertentu yang legal-formal seperti Hizbut Tahrir (HT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau Ansorut Tauhid pimpinan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Di alam reformasi, kebebasan dan demokrasi, muncul lagi dalam wacana tersebut, sebagaimana telah ditulis oleh ustadz Abu Bakar Ba’asyir dalam buku catatan dari penjaranya yang sudah diterbitkan.

Dalam berbagai diskusi yang mengkaitkan aspirasi Negara Islam dengan terorisme timbul tiga pandangan mengenai akar-akar terorisme. Pertama adalah bahwa akar terorisme itu terutama adalah persoalan keadilan dan kemiskinan yang mendorong tindakan-tindakan protes dan kekerasan. Kedua adalah pandangan politik yang anti imperialisme negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS, terutama berkaitan dengan masalah Israel-Palestina. Dan ketiga adalah masih hidupnya aspirasi Negara Islam yang bersumberkan Islam sebagai doktrin komprehensif yang dominan atau main-stream. Sementara itu dalam penanggulangannya, timbul pula beberapa pendapat. Pertama, gerakan mendirikan Negara Islam itu harus dihadapi dan diselesaikan dengan tindakan yang tegas oleh negara atau pemerintah. Kedua, dengan menghilangkan sumber-sumber aksi-aksi kekerasan yaitu masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Dan ketiga adalah melakukan upaya-upaya deradikalisasi terhadap paham-paham politik, terutama aspirasi Negara Islam yang sekaligus berarti memperteguh kesepakatan kebangsaan.

Semua analisis mengenai sumber-sumber gerakan radikal dan terorisme memang mengandung kebenaran faktual, dan karena itu kesemua faktor itu dipandang saling mengkait dan memperkuat kecenderungan aks-aksi protes atau kekerasan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah asumsi yang menjadi dasar analisis, mana yang menjadi sumber utama dan mana yang merupakan faktor penunjang terhadap lahirnya gerakan mendirikan Negara Islam itu. Jika doktrin keagamaan diasumsikan sebagai sumber utama, maka dua sumber yang lain adalah faktor penunjang atau yang ikut mempengaruhi dan memperkuat kecenderungan. Sedangkan jika satu di antara dua sumber yang lain diasumsikan sebagai sumber utama, maka doktrin keagamaan Islam berkedudukan sebagai sumber legitimasi yang dipolitisasi.

Jika diasumsikan bahwa sumber aspirasi Negara Islam adalah doktrin komprehensif Islam yang dominan, maka pemecahan masalah itu adalah melakukan sekularisasi pemikiran degan cara membendung wacana keagamaan dalam pemecahan masalah-masalah publik. Namun jika pandangan ini yang diikuti, maka aspirasi Negara Islam yang dibendung dalam ruang publik akan mencari jalan lain, yaitu gerakan bawah tanah. Pandangan ini juga bertentangan dengan nilai hak-hak asasi manusia dalam mengeluarkan pendapat. Dari sinilah timbul gagasan mengenai pembukaan tahap baru dalam perkembangan komunikasi, yaitu tahap yang disebut oleh Jurgen Habermas, sebagai tahap pasca-sekuler (post-secularism), yaitu tahap dimana otoritas politik dan masyarakat memberi kesempatan kembali bagi partisipasi agama di ruang publik secara terbuka, toleran dan demokratis. Jika tahap baru ini tidak dibuka, maka sekularisme, sebagaimana dikatakan oleh John Rawls tidak akan berhasil mencegah konflik yang berkepanjangan yang melahirkan kekerasan dan mengganggu kebebasan politik. Pembukaan tahap baru dalam perkembangan komunikasi yang membentuk ruang publik itu melahirkan suatu inovasi dalam sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi musayawarah yang lebih terbuka dan bebas.

Konsep pasca-sekuler itu sebenarnya telah berkembang di Dunia Islam dengan timbulnya pemikiran pemikiran pembaharuan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim di seluruh Dunia Islam, baik di pusat maupun pinggiran. Namun paham pembaharuan itu belum mampu melahirkan revolusi pemikiran yang melahirkan paradigma baru dalam pemikiran Islam. Bahkan paham pembaharuan itu, yang juga telah timbul di Indonesia sejak awal 1970-an, pada umumnya telah ditolak oleh otoritas keagamaan atau ortodoksi, misalnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 tentang faham-faham liberalismne, pluralisme dan sekularisme di lingkungan Islam. Inti paham pembaharuan Islam di Indonesia adalah pemikiran Islam yang liberal dalam konteks masyarakat plural yang melahirkan paham pluralisme.

Hasil dari jihad pemikiran dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural di tingkat intelektual itu, menurut Yudi Latif adalah gagasan Pancasila yang menjadi dasar sebuah Negara Paripurna. Namun pandangan Yudi Latif itu merupakan hasil pendekatan historis-sosiologis yang bagi sebagian umat Islam yang umumnya terikat dalam pendekatan normatif-religius, masih sulit dipahami yang menimbulkan keyakinan. Karena itu, maka Masdar F. Mas’udi mengusulan dilakukannya memikiran tentang Pancasila dengan pendekatan teologi. Dengan perkataan lain, diperlukan lahirnya wacana teologi Pancasila, yang sebenarnya sekarang ini sedang digarap oleh Dr. Zakiyuddin Baidhowy yang menggagas Pancasila dalam kerangka teori tauhid sosial.

Latar belakang dari pemikiran itu adalah observasi bahwa hingga kini, Pancasila sebagai ideologi negara belum pernah memperoleh pembenaran agama, sementara itu konsep yang telah memperoleh pembenaran agama, khususnya Islam, adalah gagasan Negara Islam sebagai pelembagaan hukum syari’at dan sebagai instrumen menegakan atau pelaksanaan syari’at Islam. Dalam wacana ini Pancasila yang gagasan intinya adalah paham kebangsaan (nasionalisme) dan kedaulatan rakyat (demokrasi), diposisikan sebagai paham syririk yang menyekutukan prinsip kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, sebagaimana tercermin pada tulisan ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang ditulisnya dalam penjara. Ustad Abu juga mengatakan bahwa nasionalisme, demokrasi dan sekularisme adalah paham-paham Barat, artinya dilahirkan dari masyarakat dan sejarah Barat.

Apa yang dikatakan oleh Ustadz Abu bahwa tiga paham itu dilahirkan dari masyarakat dan proses historis negara-negara Barat itu memang benar. Namun paham yang etnosentris itu sudah mengalami proses universalisasi, karena proses semacam itu juga telah terjadi di berbagai belahan dunia sehingga paham-paham itu diterima di seluruh dunia dalam tingkat yang berbeda-beda. Sementara itu, doktrin Islam, berdasarkan cara berfikir Ustadz Abu itu adalah juga paham yang dilahirkan dari kawasan tertentu, yaitu semenanjung Arabia, tetapi baru berkembang di kawasan-kawasan tertentu, yaitu memanjang di sekitar garis katulistiwa, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara dari Maroko hingga ke Meraoke. Sebagai agama dunia, Islam adalah agama ketiga terbesar. Agama terbesar adalah Kristen dan Katholik. Sementara itu doktrin komprehensif Islam yang telah berkembang menjadi ortodoksi pada pokoknya adalah doktrin yang terbentuk pada abad ke 8 dan 9 M, atau dua abad sesudah masa Nabi, di kawasan yang terbatas yang sekarang ini mencakup Dunia Islam. Dengan perkataan lain, doktrin Islam memang sudah tersebar ke berbagai belahan dunia, namun belum sepenuhnya mengalami universialisasi. Sementara paham yang sudah mengalami uiversialisasi adalah paham-paham sekuler modern yang berbasis filsafat dan ilmu pengetahuan, antara lain karena sifatnya yang non-sektarian sehingga bisa diterima oleh semua kalangan dan bersifat impersonal yang tidak tergantung pada keyakinan keagamaan yang doigmatis.

Kawasan yang berpenduduk Muslim, secara keseluruhan sebenarnya juga bersifat plural. Di kawasan itu komunitas Muslim sebagian merupakan kelompok minoritas, misalnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri terdapat kelompok besar Budha yang merupakan mayoritas Buddha dan di Pilipina yang mayoritas adalah kelompok Kristen-Katholik. Asia Tenggara dan Indonesia disebut oleh Furnivall sebagai masyarakat plural (plural society). Oleh karena itu maka corak pemikiran yang berkembang juga akan dipengaruhi oleh corak masyarakat yang dalam istilah Denys Lombard mengandung sebuah geologi kebudayaan yang berlapis-lapis sejak dari kebudayaan yang berdasarkan agama penduduk asli, Budha, Hindu, Islam, Kristen dan kebudayaan modern yang sekuler. Atas dasar logika itu, maka di Indonesia dimungkinkan untuk berkembang suatu pemikiran, termasuk ideoilogi politik yang tersendiri yang berbasis masyarakat plural, sehingga Islam di Indonesia dan Asia Tenggara juga terletak dalam kerangka kemajemukan itu. Dari masyarakatnya yang pluralistis yang oleh Empu Tantular disebut sebagai bhineka-tunggal ika (keragaman yang manunggal) itu telah dapat digali nilai-nilai yang mencerminkan ke-bhineka-tunggal ika-an itu yang secara keseluruhan disebut sebagai Pancasila itu.

Adalah suatu kenyataan bahwa gagasan Pancasila itu sebagai ideologi negara, dapat diterima oleh semua golongan, baik yang mayoritas maupun yang minoritas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila didasarkan pada asumsi masyarakat yang plural dan fasar pandangannya tidak mengikuti sektarianisme sehingga bersifat impersonal yang dapat dipahami oleh semua golongan. Kekuatan dan keistimewaan Pancasila adalah kemampuannya untuk mempersatukan masyarakat yang plural yang memiliki potensi konflik dan perpecahan. Sementara itu di Dunia Islam sendiri, doktrin Islam abad pertengahan maupun versi modernnya yang masih dipertahankan sebagai ortodoksi itu tidak mampu mempersatukan umat Islam sendiri di zaman modern, sehingga Dunia Islam terdiri dari banyak negara yang umumnya bersifat otoriter. Di lain pihak doktrin Islam juga belum mampu mendorong pembangunan peradaban besar yang aman, damai dan sejahtera. Sebaliknya Dunia Islam, sebagaimana dikatakan oleh M. Syarfii Ma’arif, dewasa ini masih berada dalam buritan peradaban dunia. Dunia Islam bahkan merupakan kawassn konflik yang dalam teologi disebut sebagai dar al harb dan bukannya daar al Islam yang merupakan sebuah ironi besar. Bahkan Islam dalam wacana dunia diidentikan sebagai agama kaum teroris, walaupun terorisme bisa terjadi di mana saja yang mengatas namakan agama apa saja dan dalam kenyataannya, berdasarkan suatu hasil penelitian empiris-statistis, aksi terorisme lebih banyak terjadi di luar komunitas dan tidak bersumber pada motif ideologi Islam. Tapi setidak-tidaknya, pada tingkat ideal-normatif Islam disebut sebagai agama damai dan toleran, tapi pada tingkat realitas, Dunia Islam tercitra sebagai agama totaliter dan otoriter yang berkembang dalam konflik dan perpecahan.

Perbedaan yang mendasar antara konsep Negara Pancasila dan Negara Islam menurut paham Islam ortodoks adalah, bahwa Negara Islam didasarkan pada doktrin kedaulatan Tuhan sedangkan Negara Pancasila didasarkan pada doktrin kedaulatan rakyat. Para ulama seperti Abul A’la al Maududi, Sayed Qutb dan Taqiyuddin al Nabhani memandang demokrasi sebagai doktrin syirik, karena menyandingi dan bahkan menggantikan kedaulatan Tuhan dengan doktrin kedaulatan rakyat. Sementara itu Tuhan dalam pandangan monoteisme murni adalah konsep yang abstrak. Karena itu kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam bentuk hukum Tuhan dan tuntunan RasulNya yang disebut oleh para ulama sebagai syari’at yang istilahnya sendiri sesungguhnya tidak terdapat dalam al Qur’an. Tapi yang dianggap dapat memahami Hukum Tuhan adalah para ulama, sehingga ulama memiliki otoritas untuk menerjemahkan hukum Tuhan. Di Iran otoritas itu diberikan kepada para ulama yang membentuk al wilayah al Faqih, sehingga Negara Islam sebanarnya adalah negara teokrasi, dimana kedaulatan yang nyata berada di tangan para ulama. Istilah lain untuk Negara Islam adalah nomokrasi atau negara hukum, tapi bukan negara hukum demokratis, melainkan negara hukum agama, khususnya Islam.

Dalam filsafat dan teori sosial modern, negara adalah kesepakatan dasar antara yang memerintah dan diperintah yang disebut sebagai kontrak sosial (social contract). Kontrak sosial itu dirumuskan oleh yang disebut oleh John Lock, sebagai konstitusi. Pada mulanya, melalui the Glorius Revolution di Inggris, berintikan pembatasan kekuasaan raja atau negara. Tapi dalam perjanjian Magna Charta, dua tahun kemudian dalam konstitusi dimasukkan hak-hak rakyat yang pada waktu itu masih terbatas jenis dan juimlahnya.

Dalam teori politik Islam, pemikiran yang menyerupai perkembangan politik di Eropa adalah teori al Mawardi yang berpendapat bahwa negara itu adalah sebuah lembaga amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok elit untuk menyelenggarakan suatu kemaslahatan umat. Teori ini menyerupai teori kontrak sosial (contract social) yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan kemudian Jean Jacques Roussseau. Dalam tradisi pemikiran Eropa ini, negara adalah lembaga kontrak sosial antara pemimpin dan yang dipimpin. Namun demikian di Dunia Islam, pemikiran semacam al Farabi, al Mawardi, Ibn Taimiyah atau Ibn Khaldun, yang jika dirangkai-rangkaikan, bisa menjadi sebuah bangunan teori negara hukum-demoktaris, tidak diwujudkan dalam Daulah Islam yang umumnya monarki absolut itu. Disitu terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara teori dan realitas. Banyak pemikir Muslim umpamanya, yang membuat persyaratan kualitatif mengenai kepala negara, dengan konsekuensi, kepala negara harus dipilih. Tapi konsep itu tidak pernah dilaksanakan, karena dalam kenyataannya, kepala negara ditentukan berdasarkan sistem dinansti dan monarki yang mempunyai kekuasaan absolut dan tidak bisa dijatuhkan, jika melanggar ketentuan. Sementara dalam teori al Mawardi, kepala negara itu, selain harus memenuhi persyaratan, juga bisa dijatuhkan. Tapi teori Ibn Taimiyah bertolak belakang. Selian tidak membuat kualifikasi dan persyaratan seorang kepala negara yang berdasarkan syari’ah, ia juga menentang pandangan bahwa kepala negara itu boleh dilengserkan, sekalipun zalim, suatu pandangan yeng bertentangan dengan azas amar ma’ruf nahi munkar yang jusatru ia kembangkan sebagai teori mengenai fungsi negara.

Dalam kenyataannya yang terjadi sepanjang perkembangan Daulah Islam (kekuasaan Islam atau negara Islam) adalah doktrin-doktrin politik yang dispotik-otoriter, sehingga menurut Shaqib Arselan kemajuan Dunia Islam hanya bisa terjadi apabila para pemikir Islam terbebas terlebih dahulu dari belenggu dispotisme yang didasarkan pada dogmatisme keagamaan. Tidak bisa terjadinya proses demokratisasi di Dunia Islam adalah karena para pemikir Muslim itu umumnya bekerja dalam rezim monarki absolut yang mendapat legitimasi keagamaan yang dilakukan oleh para ulama. Para pemikir yang gagasannya dinilai bertentangan dengan kekuasaan khalifah, umumnya masuk keluar penjara atau mengungsi dari ibu kota ke daerah yang sepi politik.

Jika konsep negara itu digambarkan oleh konstitusinya, maka dalam sejarah Islam, model Negara Islam yang paling awal adalah Negara Madinah yang didasarkan pada Konstitusi Madinah, sebagai kesepakatan sosial yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dalam konsep Konstitusi Madinah, maka berbagai kelompok agama dan suku adalah merupakan satu bagian dari yang disebut “al ummah al wahidah” atau umat yang satu, sehingga umat yang satu itu adalah suatu ke bhineka-tunggal ika an. Pada waktu itu umat Islam baru merupakan 13% saja dari keseluruhan umat. Walaupun merupakan minoritas, namun pimpinan negara berada di tangan tokoh-tokoh Muslim bahkan kepala negaranya adalah Rasulullah sendiri.

Jika mengambil Negara Madinah sebagai model Ngara Islam, maka dilihat dari proses dan dasar pembentukannnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada UUD 1945, adalah negara yang sesuai dengan model Negara Madinah sebagai Sunnah Nabi. Keduanya adalah hasil dari proses musyawarah antar golongan dan pemimpin masyarakat Berdasarkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan sebagai sila yang mendasari Ketentuan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai kewajiban bagi negara untuk menjalankan syari’at Islam, tetapi khusus bagi pemeluk-pemeluknya, Sebab tidak mungkin syari’at Islam dijalankan oleh mereka yang tidak mengimaninya. Penafsiran kedua, adalah negara melindungi kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan syari’at Islam yang diyakini. Hal ini dijelaskan oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang memuat ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakininya masing-masing. Jika mengikuti pasal 29 ayat 1 dan 2, maka NKRI tidak mengemban kewajiban untuk menegakkan syatri’at Islam, tetapi melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama yang diyakini. Dengan perkataan lain, syari’at Islam bukanlah positive law melainkan voluntary law sebagaimana dikatakan oleh Sjafruddin Prawiranegara yang dijalankan berdasarkan kesukarelaan dan bukan dipaksakan oleh negara tapi dijalankan atas dasar keyakinan umat sendiri.

Sungguhpun demikian, syari’at Islam bisa saja ditransaformasikan menjadi potitive law dalam bentuk UU, misalnya mengenai zakat atau wakaf. Namun sebagai Negara Hukum Demokratis, syari’at sebagai sumber hukum itu harus diproses secara demokratis yang mengikuti prosedur perundang-undangan. Dalam kenyataannya, NKRI juga telah memiliki hukum Islam, sebagai hukum positif atau UU, misalnya Hukum Perkawinan, Hukum Perbankan Syari’ah atau Hukum Wakaf yang hanya berlaku di kalangan umat Islam saja. Jenis dan jumlah hukum Islam itu bisa terus berkembang dalam bentuk yang bervariasi, sebagian hanya berlaku bagi umat Islam saja, sebagian bisa berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia seperti misalnya UU Pendidikan Nasional, UU Anti Korupsi atau UU Pornografi yang pada tingkat tertentu dijiwai oleh syari’at Islam, paling tidak diinisiasi dan diproses-legislasikan oleh kelompok politik Muslim. Bagaimana hukum syariat dapat diundangkan sebagai hukum potitif, sangat tergantung dari argumen yang ditulis dalam kajian akademis sebuah rencana UU. Kajian akademis itu harus didasarkan pada nalar moral (moral reasoning) dan nalar publik (public reasoning) dalam proses demokrasi deliberatif.

Dalam negara hukum demokratis deliberatif, setiap gagasan hukum, dari kalangan manapun datangnya inisiatif hukum itu, harus dibicarakan untuk mendapatkan persetujuan bersama agar mendapatkan legitimasi. Hal ini berlaku juga dalam hal inisiatif hukum Islam. Bung Karno pernah menulis mengenai pandangan ini, dalam suatu artikelnya mengenai prinsip sekularisme, dalam mana dalam negara sekuler, hukum Islam dapat diusulkan menjadi hukum positif, melalui proses demokrasi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan ajaran al Qur’an “wa sawirhum fil amri”, yaitu “tentang masalah-masalahmu, bicarakanlah di antara kamu” yang bisa diterjemahkan, bahwa berbagai masalah kemasyarakatan dan kenegaraan yang akan dipecahkan melalui hukum, harus dibicarakan dalam suatu lembaga negara, yaitu parlemen.

Dalam konteks yang lebih luas, konstitusi suatu negara, harus pula dibicarakan dalam suatu lembaga musyawarah. Proses ini sudah dilaksanakan dalam pembentukan NKRI dan bahkan dalam jangka waktu yang lama dalam tehap-tahap perkembangan pembangunan negara (state building). Proses yang demokratis itu perlu dilakukan untuk menghindari proses kekerasan. Tetapi pendirian negara Islam yang digerakkan oleh beberapa tokoh Muslim, dengan cara makar atau pemberontakan, telah menimbulkan konflik yang berbentuk kekerasan, yang akhir-akhir ini berbentuk terorisme dan penculikan, yang menyengsarakan masyarakat, terutama masyarakat Muslim sendiri.

Sungguhpun begitu hingga kini tidak jelas seperti apa Negara Islam itu dan apakah konsep itu dapat diwujudkan dalam suatu konstitusi. Dengan perkataan lain cita Negara Islam itu, masih merupakan suatu ilusi, sebagaimana disebut oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Karena itu perjuangan menegakkan cita Negara Islam harus didahului dengan pengembangan pemikiran secara ilmiah, dalam arti membahas aspek ontologi berupa pengungkapan analisis tentang kondisi dan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya sebagai latar belakang dari cita sebuah negara Islam. Kedua adalah aspek epistemologi yaitu pendekatan dan teori yang dipakai untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Dan ketiga adalah aspek aksiologi, yaitu cita dan nilai guna dari lembaga yang disebut Negara Islam itu. Pemikiran mengenai Negara Islam itu kemudian di bawa ke ruang publik dan terlebih dahulu dibawa ke ruang akademis.

Namun demikian, apakah hasil dari pengkajian dan pemikiran itu bisa diarahkan untuk mengganti empat pilar kebangsaan? Tujuan dari kajian dan pemikiran itu sebenarnya ada beberapa. Pertama adalah untuk membuktikan hipotasa bahwa proses pembentukan Negara Pancasila atau Negara Paripurna menurut istilah Yudi Latif itu dapat diverifikasi oleh teori politik Islam, yang sebenarnya dapat diruntut dari buku Anthony Black “Pemikiran Politik Islam”. Kedua untuk menggali pemikiran Islam yang bisa mermperkaya interpretasi terhadap Negara Pancasila. Ketiga, untuk menyudahi sikap mendua sebagian umat dan gerakan Islam, di satu pihak secara formal menerima Pancasila, tetapi di lain pihak masih melakukan upaya-upaya terbuka maupun subversif untuk menegakkan Negara Islam dalam versi paham ortodoks.

Dewasa ini kajian mengenai Negara Islam sudah dilakukan secara akademis misalnya oleh Bactiar Effendi, Musdah Mulia, Abdul Azis dan oleh tim peneliti yang dieditori oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Di lain pihak telah terbit berbagai buku yang membahas persoalan di sekitar NKRI dan Pancasila, misalnya karangan Yudi Latif, Masdar F. Mas’udi atau Hamka Haq yang keduanya mengarah kepada dialog dan rekonsiliasi antara ideologi politik Islam dan Pancasila. Studi dan pemikiran Islam, dalam hal ini akan memberikan sumbengan yang besar terhadap realisasi Pancasila maupun pelaksanaan syari’at Islam dalam bingkai Pancasila.

Kajian tentang Negara Islam itu bagi umat Islam merupakan tantangan, sebab umat Islam yang menentang konsep negara modern–yang dapat disebut sebagai negara demokrasi liberal atau negara hukum-demokrastis–, belum memiliki konsep alternatif yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat modern yang plural. Dengan perkataan lain, Negara Islam masih merupakan suatu ilusi. Dalam konteks Indonesia, yang mewarisi dokumen Piagam Jakarta, Negara Islam adalah sebuah lembaga yang merupakan instrumen syari’at Islam. Namun syari’at Islam yang menjadi dasar negara, masih tidak jelas, paling tidak terdapat aliran pemikiran dan teori yang berbeda serta mengandung unsur-unsur yang bertentangan secara diametral.

Karenanya dalam kajian di atas, diperlukan suatu dekonstruksi dan kritik terhadap teori-teori yang ada. Langkah ini sudah dilakukan misalnya oleh al Jabiri, Muhammad Shahrur dari kalangan Sunni atau Abdul Karim Sorosh dari kalangan Syi’ah. Sebenarnya, di Indonesia, Munawir Sadzali telah melakukan rintisan kajian fiqih siyasah atau fiqih politik yang dikaitkan dengan masalah-masalah ketata-negaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam sebuah buku. Pandangannya itu telah dajarkan pula di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) yang kini Universitas Negeri Jakarta (UIN). Di situ, mantan Menteri Agama RI itu melihat peluang tentang kajian ketata-negaraan dalam konteks Indonesia dengan pendekatan fiqih siyasah. Namun rintisan pendekatan baru itu belum mrnghasilhan teori-teori politik Islam yang baru yang bisa dipakai sebagai dasar penyusunan suatu model Negara Islam dalam konteks modern.

Sebab belum adanya teori politik Islam yang baru, maka partai-partai politik Islam di dunia maunpun di Indonesia tidak memiliki landasan ilmiah bagi partai-partai politik Islam dalam memperjuangkan penegakan atau aplikasi syari’at Islam. Karena itu hanya tersedia dua polihan, Pertama, mendasarkan diri pada teori politik Islam tradisional, terutama dari al Maududi, Syed Qutub atau Taqiyuddin al Nabhani atau mengacu kepada teori-teori politik Barat yang aplikatif. Di luar itu gerakan politik Islam terjebak kepada gerakan politik bawah tanah yang sering memakai cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan Islam sebagai ajaran keselamatan dunia akhirat, perdamaian dan kesejahteraan.

Sebenarnya konsep Negara Islam bisa mengacu kepada surat Ali Imran: 104. Dalam surat itu maka ummat atau negara itu didirikan dengan mengacu kepada nilai-nilai keutamaan (al khair) yang didapat dari al Qur’an, yaitu nilai atau doktrin seperti tauhid, khilafah, amanah, ‘adalah, syura, ta’awun, ta’aruf atau ukhuwah. Atas dasar doktrin-doktrin itu maka Negara Islam mengemban misi menegakkan kebaikan (amar ma’ruf) dan mencegah yang buruk (nahy munkar) guna mencapai kebahagiaan (al falah). Namun konsep itu harus bisa dirumuskan secara akademis dan kemudian dibicarakan oleh masyarakat sebagaimana yang telah terjadi dalam proses pembentukan Negara Madinah. Bahkan konsep Konstitusi Madinah yang menjadi dasar negara, tidak digali langsung dari wahyu karena wahyu baru turun kemudian sebagai petunjuk bagi umat dalam membangun akhlak, masyarakat dan negara.

Jika Negara Madinah, dalam kajian historis-sosiologis ternyata adalah hasil kontrak sosial, maka demikian pula pembentukan NKRI. Bung Karno adalah perumus nilai-nilai keutamaan (virtue) yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang mencerminkn nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living value) yang terumus dalam Pancasila. Konsep Pancasila itu kemudian dilontarkan ke dalam sidang BPUPKI dan secara lebih rinci terumus dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjadi substansi dari kontrak sosial yang kemudian dijabarkan dalam konstitusi, yaitu UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa dan negara (the founding fathers).

Umat dan pemimpin Islam Indonesia sebenarnya telah melaksanakan kewajiban syari’at, jika pendirian suatu negara dinilai sebagai kewajiban keagamaan. Namun demikian, memang masih diperlukan kajian-kajian untuk memahami proses pembentukan negara RI itu dan selanjutnya dapat mampu menginterpretasikannya secara benar agar dapat melaksanakannya, sesuai dengan keyakinan umat Islam sendiri secara otentik.

M. Dawam Rahardjo adalah guru besar ekonomi Islam di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here