Tuban dan Kedamaian Palsu

0
Tuban dan Kedamaian Palsu
Tuban dan Kedamaian Palsu

Tuban dan Kedamaian Palsu – Tuban yang sekarang telah dipenuhi orang-orang monoton yang dibutakan dengan kedamaian palsu. Sehingga sangat sedikit orang di Tuban yang melakukan pemberontakan dengan landasan yang berakar. Sehingga menimbulkan pola pikir tentang melawan dan menuntut hak mereka adalah tugas orang lain.

Dampak yang nampak sekarang, yaitu tingginya kesenjangan yang ada di Tuban. Sehingga penduduk merasa haus akan lapangan pekerjaan karena lahan mereka yang subur beralih lahan menjadi pabrik. Mereka masih belum bisa keluar dari kenyamanan menjadi seorang petani. karena tidak ada pelatihan yang insentif untuk membuat mereka mandiri, alhasil mereka hanya menjadi buruh petani.

Sedangkan pemerintah Tuban yang sekarang membuat rakyat serasa kembali ke masa penjajahan dulu. Bedanya yang sekarang mereka menggunakan agama untuk meredam amarah dari warga yang resah atas bobroknya pemerintahan Tuban yang sekarang. Sehingga masyarakat merasa pemerintahan yang sekarang baik-baik saja.

Pemerintahan Tuban yang sekarang sangat jeli tentang budaya masyarakat yang jarang membaca. Karena lebih menggemari menonton layar kaca atau mempercayai kebohongan yang tidak berdasarkan bukti yang ada, dibanding membaca buku yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Tuban. Dengan begitu sedikit demi sedikit, sudut pandang tentang pemerintahan juga akan berubah. Sehingga pemerintah sangat leluansa membatasi kebebasan. Karena masyarakat tak punya pilihan dan alasan lain selain menuruti perintah.

Namun hanya segelintir warga yang sadar akan pentingnya melawan. Seperti halnya demonstrasi yang dilakukan warga Remen dan Mentoso di kantor kecamatan Jenu. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk menyuruh camat Jenu dan kepala desa Mentoso, Remen mundur dari jabatanya karena dinilai telah memalsukan surat penyataan tentang persetujuan pembebasan lahan untuk kilang New Grass Root Refinery (NGRR).

Dari segi hukum, langkah demonstrasi untuk menuntut hak mereka dapat membebaskan warga Tuban dalam belenggu pemerintahan yang sudah tidak sehat ini. Karena langkah acuh tak acuh terhadap pemerintahan dapat mengubah mereka menjadi ditindas oleh pemerintahan.

Sedangkan HAM yang diatur Pasal 28 (E) UUD 1945. Pasal itu berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
intimidasi dan teror atas pengguna media sosial bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol). Beleid tersebut mewajibkan negara untuk menjamin hak sipil dan hak politik setiap warga negaranya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here