Apa Kabar Ekonomi Desa?

tubanjogja.orgEkonomi Desa

Diskusi Ekonomi Desa

Aziz Askhari (kiri), usai berdiskusi dengan Prof. M. Dawam Rahardjo (kanan).

Oleh, Aziz Askhari*

Setiap tahunnya, apalagi setelah peringatan dan seremonial idul fitri, banyak diberitakan terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Jakarta, Surabaya, Bandung dan berbagai kota-kota metropolitan lainya. Perputaran uang yang lebih besar dan lebih cepat di kota-kota membuat banyak orang berpandangan mereka akan bisa hidup lebih sejahtera jika mereka mampu sedikit mencari tetesan kesejahteraan dari pembangunan dan dunia industri peradaban kota. Mimpi masyarakat ini sejalan dengan mitos-mitos yang diajarkan oleh “ekonom-ekonom negara” di era orde baru, dan sampai sekarangpun, mitos itu belum berubah seperti yang selalu diajarkan di kebanyakan fakultas ekonomi di perguruan tinggi.

Mantra-mantra tentang pembangunan dengan menarik investor sebesar-besarnya serta industrialisasi sebagai strategi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan kas negara dari pajak-pajak perusahaan. Mengakibatkan pembangunan disektor pinggiran serta desa-desa menjadi subsektor dalam kebijakan penataan pembangunan ekonomi negara. Karena desa dan pinggiran dianggap bukan sektor yang strategis untuk mendongkrak pendapatan APBN dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara nasional, serta pembangunan di desa dan pinggiran dinilai lambat.

Banyak ekonom yang berpendapat, peningkatan APBN dan semakin besarnya cadangan kas negara serta pertumbuhan prosentasi ekonomi makro akan berefek secara otomatis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sering kita mendengar pidato dari pemangku kebijakan di republik ini mengatakan, “target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah sekian persen”, ini sangat jelas menekankan kuantitatif.

Ajaran kaum Merkantilisme dan Neo-Keynesian yang di imani pemerintah ini, tidak sepenuhnya keliru. Namun peningkatan APBN dan semakin besarnya cadangan kas negara serta pertumbuhan prosentasi ekonomi makro, apakah telah menciptakan kesejahteraan merata bagi masyarakat secara luas—khususnya di desa-desa dan pinggiran—, perlu kita cermati. Kalau kita amati, faktanya ketika di desa-desa banyak buruh tani yang tidak punya lahan untuk di garap, dan petani gurem hanya punya lahan yang sangat terbatas, disisi lain ada satu perusahaan yang punya lahan/tanah seluas Korea. Ketika buruh kebingungan dengan biaya sewa rumah dan biaya pendidikan untuk dua orang anaknya, para investor pemilik pabrik-pabrik di Indonesia dengan asyiknya liburan setiap kali mereka mau sambil menikmati kopi di Singapura, mereka dengan uangnya yang berlebih belanja tas seharga empat ratus juta untuk istrinya.

Baca juga ekonomi desa : Mimpi Tentang Desa Berdikari

Potret ketimpangan ini membuktikan paradigma pembangunan yang di adopsi oleh negara ini banyak kekeliruan, asumsi dengan peningkatan APBN dan semakin besarnya cadangan kas negara serta pertumbuhan prosentasi ekonomi makro, ternyata belum mampu menciptakan kesejahteraan merata untuk masyarakat. Malahan, dari paradigma itu negara menjadi bergantung pada para investor dan para pengusaha pemilik industri (pabrik-pabrik). Dan karena ketergantungan itu lah, investasi di sektor industri menjadi prioritas kebikan pemerintah, salah satu perwujudan nyata dari paradigma ini adalahnya lahirnya UU Penanaman Modal Asing.

Akhirnya yang menjadi korban dari paradigma pembangunan adalah para petani, nelayan, buruh, usaha kecil, yang semua itu mayoritas hidup di desa. Mereka diasumsikan bagian dari subsektor atau kelompok lapisan kedua dalam pembangunan ekonomi negara, karena kebijakan untuk merekapun adalah kebijakan suplementer/pelengkap dalam pembangunan. Dari sini, mungkin kita jadi bisa memahami kenapa orang-orang desa akhirnya punya mimpi untuk pindah ke kota dan menjadi mata rantai dunia industri.

Dulu Robert L. Heirboner dalam bukunya The Making Of Economy Society (1962) memberitahukan ada tiga klasifikasi cara seseorang belajar ekonomi. Pertama, dengan “terbang” diatasnya dan membuat berbagai photo-photo udara, yaitu photo-photo inflasi, pengangguran atau pendapatan nasional. Dari pendekatan ini muncullah tokoh-tokoh pemikir merkantilisme, keynesian dan neo-keynesian. Pendekatan kedua, turun kelapangan dan berbicara dengan buruh, petani, nelayan, pedagang, dari gambaran mikro kita dapat menyimpulkan ciri-ciri pokok perekonomian yang kita hadapi. Dari pendekatan ini muncullah pemikir-pemikir ekonomi sektoral dan ekonomi berbasis tradisi. Dari dua cara ini (makro dan mikro) sama-sama tidak memuaskan karena masing-masing terlalu cepat atau terlalu langsung membawa kita pada masalah-masalah real yang bersifat teknis tanpa memaksa kita untuk memahami perpektif persoaalan yan lebih luas yaitu kaitan yang ada antara masalah-masalah ekonomi dengan masalah-masalah yang lain yang dihadapi masyarakat, dan bagaimana masalah-masalah berubah sesuai perubahan struktural masyarakat. Berhubung beberapa alasan itu diusulkan Pendekatan ketiga, yaitu metode sejarah yang melihat secara seksama evolusi perkembangan sitem perekonomian. Dari pendekatan ini muncul ekonom-ekonom marxisme yang melihat perkembangan sistem ekonomi dari masa-kemasa, namun sayang dalam restrukturisasi ekonomi, mereka banyak yang terjebak pada pendekatan kedua sehingga tawaran dari mereka hanya sekedar memastikan alat produksi dikuasai bersama agar tercipta kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, pendekatan yang ketiga sudah dipakai oleh para pendiri bangsa ini dalam menyusun paradigma pembangunan ekonomi negara ini, Idiologi Pancasila menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan diterjemahkan dalam UUD 1945 pasal 33 dan dispesifikasikan dalam UU Koperasi No. 14 Tahun 1965, dalam bab III pasal 3 Undang-Undang Koperasi menyebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 4 bab III ayat 2 yang berbunyi koperasi bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa hisapan oleh manusia atas manusia.

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendiri bangsa belajar dari sejarah panjang ekonomi Indonesia, dimuali sejak zaman kerajaan sampai zaman kolonialisme negara-negara asing. Dimana kebijakan ekonomi banyak menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketidak adilan dalam sosial. Era kerajaan kesejahteraan terpusat pada raja-raja dan orang-orang terdekatnya, roda ekonomi makro dikelola dan di kontrol penuh oleh kerajaan rakyat hanya bekerja pada sektor mikro dan tidak ada jaminan bagi kesejahteraan masyarakat, namun masarakyat dapat perlindungan penuh dari ekpansi komoditi dari luar, dan ada distribusi tanah yang merata dari raja-raja untuk digarap oleh masyarakat. Di era kolonialisme asing, ekonomi di serahkan kemekanisme pasar  dan akirnya ekonomi dimonopoli dan kontrol oleh korporasi pemilik modal, mereka yang mempunyai modal dan jaringan pasar, sedangkan masyarakat kecil hanya menjadi pelaku ekonomi mikro dan menjadi partner korporasi yang bertugas penyedia komoditi pasar dari hasil mereka berkebun dan bertani, karena petani hanya menjadi penyedia komoditi, kesehateraan mereka tergantung dari korporasi pemilik jaringan pasar. Dari sejarah itu para pendiri bangsa meletakan paradigma pembangunan ekonomi yang lebih bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi

Para pendiri bangsa ini  menginginkan sektor utama yang di genjot untuk membangun ekonomi negara adalah sektor-sektor ekonomi masyarakat desa, yaitu pertanian, nelayan, usaha kecil, pariwisata lokal serta unit-unit ekonomi desa lainya yang itu termanagemen dalam koperasi. Bukan sektor indusrtri dengan mendirikan pabrik-pabrik untuk menjadi sumber pajak dan sumber penyerapan tenaga kerja. Dengan koperasi, para pendiri bangsa ingin membangun ekonomi negara dari bawah, yaitu berbasis dari budaya masyarakat pedesaan dan kegiatan ekonominya, mungkin asumsi dari pendiri negara ini, jika ekonomi diseluruh desa di Indonesia kuat, maka akan berdampak juga dengan menguatnya ekonomi nasional, seperti halnya bangunan, jika pondasinya kuat (mikro) maka atapnya pun akan kuat (makro).

Ekonomi pedesaan akan mudah dihancurkan jika negara tidak punya kedaulatan ekonomi serta kekuatan kas negara yang besar dalam menghadapi perdagangan internasional. Maka dari itu, untuk menguatkan ekonomi nasional –dihadapan perdagangan internasional—, agar tidak tergantung dari hutang dan belas kasihan negara lain dalam membiayai pembangunan infrastruktur negara, dan mampu membeli kebutuhan nasional dan teknologi yang belum diciptakan oleh anak negeri sendiri, negara butuh kedaulatan keuangan agar negara tetap mampu melindungi ekonomi desa.

Untuk itu, negara perlu sumber kas keuangan yang disokong dari usaha-usaha negara, semisal lewat instrument BUMN, negara bergerak di usaha-usaha penyediaan komoditi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Hasil dari usaha itu selain untuk pembiayaan operasional negara serta biaya pembangunan infrastruktur negara, juga di alihkan untuk subsidi di sektor-sektor pendidikan dan kesehatan, dengan harapan kesejahteraan yang adil dan merata bisa tercipta diseluruh masyarakat Indonesia serta membangun generasi indonesia yang lebih berkualitas.

Dan yang perlu kita pikirkan sekarang adalah apakah ide-ide para pendiri bangsa ini masih dianggap bisa menjawab tantangan nasional?, mari kita refleksikan ulang dan kontektualisasikan ide-ide tersebut. Lalu, apakah para ekonom-ekonom negara kita lupa dengan ide-ide pendiri bangsa?, silahkan kalian tanyakan kepada mereka. — Ekonomi Desa —

Baca juga ekonomi desa : Sulap Dibalik Pendamping Desa

Sekretariat Epistemic Yogyakarta, 31 Oktober 2016.

*Penulis adalah Pengurus Cabang PMII D.I.Yogyakarta dan salah satu pendiri Epistemic Yogyakarta yang merupakan lembaga pusat kajian kebijakan ekonomi nasional, sekarang juga aktif di SARBUMUSI D.I.Yogyakarta.

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

3 Respon

  1. kpmrt berkata:

    ok siap, terimaksih sudah berkenjung

  2. Blogger Newbie berkata:

    Kunjungi Blog Akuu yaa, maaf Blogger newbie bro contohseonih.blogspot.com

  3. Anonymous berkata:

    EYD nya diperhatikan bro,,, pengunaan (di) nya ancur banget

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.